Spanduk Mafia Proyek APBD 'Hiasi' Pagar Kantor Walikota Pekanbaru

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Pagar kantor walikota Pekanbaru 'dihiasi' spanduk berisi tudingan mafia proyek APBD Kota Pekanbaru. Tudingan itu ditujukan kepada Sarjoko alias Asun, Ketua LPM Kota Pekanbaru.

Seperti dilansir Halloriau, pada spanduk berukuran 1 meter kali 4 meter itu berisi APBD Kota Pekanbaru disiapkan sebesar Rp80 miliar untuk Asun. Asun saat dikonfirmasi soal tudingan itu membantah.

"Biar Tuhan saja yang tahu Pak. Tak ada itu," kata Asun lewat sambungan seluler, Kamis (3/8/2017).

Menurutnya tuduhan itu dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Pelakunya pun main belakang dan hanya berani memasang spanduk tanpa identitas yang jelas.

"Yang masang spanduk itu pun kita tak tahu. Masak bisa seperti itu," sebutnya.

Ditanya apakah ia kerap mendapat proyek, ia membantah. Ia menyebut tidak pernah mendapat proyek. "Saya dapat proyek pun tidak," katanya.

Nama Asun memang kerap menjadi buah bibir, khususnya menyangkut proyek di lingkungan Pemko Pekanbaru. Nama Asun naik daun manakala dirinya didaulat sebagai Ketua LPM Kota Pekanbaru, organisasi yang sebenarnya merupakan perkumpulan tokoh-tokoh masyarakat.

Saat pelantikan pengurus LPM tahun lalu, Asun pun mendapat penghargaan rekor nasional, yakni pelantikan pengurus LPM terbanyak se Indonesia. Jumlah pengurusnya yang mencapai lebih dari 250 orang itu dinobatkan sebagai pelantikan pengurus terbesar yang pernah ada di Indonesia.

Spanduk yang terpampang itu berupa gambar diri Asun dan tulisan yang menuding bahwa proyek di lingkungan Pemko Pekanbaru diarahkan untuk Asun. Hingga kini belum diketahui orang yang memasang spanduk itu. Satpol PP Pekanbaru pun belum mendapat titik temu aktor di balik spanduk tanpa identitas tersebut.

Tren pemasangan spanduk tanpa identitas yang menyangkut permainan proyek, sebelumnya juga terjadi di lingkungan Pemprov Riau. Beberapa kali spanduk provokatif terbentang, disertai gambar orang yang dituduh ikut memainkan proyek APBD dari lingkungan pejabat dan keluarga pemerintahan.