Pemkab Inhil Belum Serahkan Ranperda LKPJ 2016

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) untuk segera menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam S.Pi M.Si terkait dengan sudah sangat terlambatnya pembahasan berbagai tahapan penganggaran yang telah dijadwalkan sebelumnya.

"Kita minta Pemda segera menyampaikannya ke DPRD. Karena kalau dilihat dari sisi waktu, ini sudah sangat terlambat," kata Dani kepada awak media, kemarin.

Diakui Dani, pihaknya sudah menyurati Pemerintah Daerah (Pemda) menyangkut Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak terkait.

Apabila itu tidak disampaikan, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, maka pembahasan APBD Perubahan tahun 2017 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2018 tidak bisa dilakukan oleh pihak Legislatif.

Sedangkan pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Edi Gunawan juga sangat menyayangkan keterlambatan proses pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016. Menurutnya, persoalan tersebut berimbas pada hal-hal lainnya yang juga sangat penting bagi keberlangsungan daerah.

"Bagaimana mau bahas Perubahan, LPj APBD 2016 yang konon katanya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saja belum disampaikan ke kita dan belum dibahas, sedangkan itu wajib diPerdakan," ujar pria yang akrab disapa Asun ini.

Padahal, pada Bulan Juli lalu seharusnya Ranperda itu sudah disampaikan, begitu juga dengan APBD Perubahan 2017 dan KUA PPAS 2018, namun hingga kini belum juga disampaikan oleh Pemda.

"Kita sudah mengingatkan, tapi belum juga ada progresnya. Kalau berdasarkan Permendagri 33 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan APBD tahun 2018, ini sudah sangat terlambat," pungkasnya. (Adv)