Gara-gara Perusahaan Pembuat Masalah Masih Bebas, Dewan Sebut Pemkab Inhil Tak Tegas

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau merasa sangat geram dengan perusahaan-perusahaan pembuat masalah di Negeri Seribu Parit ini.

Keberadaan perusahaan bukannya mensejahterakan masyarakat, justru masalah yang datang silih berganti menghampiri masyarakat.

Seperti yang ditegaskan Anggota Komisi II DPRD Inhil, Fadli Sofyan, bahwasanya, bukan sekali dua kali masyarakat melapor ke DPRD Inhil terkait kerusakan kebun hingga pencaplokan tanah milik petani, namun demikian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil tidak pernah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang sudah terbukti menyusahkan petani.

"Kita merasa Pemkab Inhil tidak punya harga diri dengan perusahaan besar, bahasa kasarnya kita ini dijajah oleh perusahaan," ujar Fadli saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Kecamatan Tanah Merah yang melaporkan kerusakan kebun, Senin (9/10/2017).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menceritakan, bahkan dirinya saat masih berada di Komisi I, pernah mendatangi salah satu perusahaan bersama seluruh unsur terkait untuk menutup perusahaan itu, namun tak menghasilkan apa-apa.

"Perusahaan itu, apapun yang kita lakukan, walaupun kita gembar gembor agar ditutup, mereka tak takut, malah ketawa-ketawa, karena sampai saat ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah," lanjutnya.

Seperti yang terjadi di Desa Rambaian, dikatakan Fadli sebanyak 7.000 pokok kelapa petani rusak akibat ulah perusahaan, tapi hingga kini tak ada kelanjutannya.

"Sekarang masyarakat di sana sudah banyak yang pindah, karena kebun kelapa tidak menghasilkan lagi, kalau memang terbukti adanya hama kumbang itu dari aktivita replantin perusahaan, ya Pemkab harus cabut izin perusahaan itu," tegasnya.

Ia pun meminta kepada masyarakat yang saat ini kebunnya rusak akibat ulah perusahaan agar bersabar.

"Pesan saya jangan anarkis, jangan sampai ada Pungkat kedua, kejadian di Pungkat kemarin masyarakat anarkis karena sudah tidak tahan dengan perusahaan di daerah mereka yang hanya membawa mudarat, tapi bapak-bapak di sini kita minta jangan sampai anarkis," ujarnya berpesan kepada para petani yang hadir hari itu.

Untuk diketahui, kedatangan para petani dari Sungai Nyiur dan Tanjung Baru ke DPRD sendiri, mengadukan perihal rusaknya kebun kelapa mereka akibat serangan hama kumbang yang diduga berasal dari PT KKK, serta pencaplokan tanah mereka yang juga diduga dilakukan perusahaan tersebut. (adv)