F-GBAK DPRD Inhil Nilai Pemkab Tak Serius Garap Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN- Fraksi Partai Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Riau menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak serius menggarap sektor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Negeri Seribu Parit ini.

Hal itu, tergambar dari rendahnya alokasi dana yang dianggarkan dalam Rancangan APBD Inhil 2018 yang telah diserahkan Pemkab ke DPRD Inhil pada 20 November lalu.

''Berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat, fraksi kami menilai Pemkab belum terlihat keseriusannya terutama dalam rehabilitasi kebun-kebun kelapa masyarakat, hal ini terlihat dari minimnya alokasi anggaran dalam sektor pertanian, perkebunan dan perikanan,'' ujar Juru Bicara F-GBAK, Sumardi saat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Inhil, Senin (20/11/2017) malam.

Sementara, dikatakannya, Inhil masyakatnya indentik dengan pertanian, perkebunan dan perikanan dalam menopang dan meningkatkan taraf hidup.

Tidak hanya itu, terkait ketahanan pangan, dikatakan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Pemkab Inhil belum efektif dalam melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) terkait alih fungsi lahan.

''Tidak hanya itu, kebijakan-kebijakan stabilisasi dalam pengelolaan hasil-hasil pasca panen juga belum terselenggara dengan baik, tentunya hal ini bisa jadi perhatian,'' lanjutnya.

Menanggapi hal itu, Sekdakab Inhil, Said Syarifuddin menuturkan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan Nasional, untuk itu Pemkab dalam program dan kegiatannya berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan.

''Kemudian untuk prioritas pembangunan ketahanan pangan, dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan berkualitas dan mendorong peran swasta atau asosiasi dalam peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian dan perkebunan,'' jelas Said Syarifuddin. (adv)