Pemkab Inhil Komit Berantas Narkoba

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Untuk memberantas penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Inhil, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Sirajuddin mengungkapkan adanya wacana untuk membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten. "Hal ini sudah ditandatangani oleh Bupati. Sekarang, kita bersama DPRD Inhil juga telah mengusulkan ke BNN Provinsi dan akan diteruskan ke BNN Pusat," tutur Sirajuddin usai menghadiri salah satu kegiatan di Kota Tembilahan, beberapa waktu lalu. Dijelaskan Sirajuddin, apabila disetujui dan terbentuk secara resmi nantinya, maka hadirnya BNN Kabupaten Inhil ini secara vertikal. Artinya, BNN Kabupaten tersebut memiliki titik koordinasi terhadap Provinsi hingga Pusat. "Apa yang kita lakukan ini, dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas Pencegahan Penyebaran Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)," terang Sirajuddin seraya berharap pada tahun 2016 mendatang sudah diberi izin. Upaya pemberantasan dan pencegahan narkoba di Inhil memang mendapat perhatian ekstra dari pemerintah Kabupaten Inhil. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang diharapkan menjadi wadah bagi korban keganasan narkoba untuk mendapat kesembuhan dari ketergantungannya terhadap barang haram tersebut juga didesak segera dibentuk. “Kita ingin menanyakan bagaimana perkembangan IPWL ini. Apalagi, dalam Perda tentang Pemilihan Kepala Desa (Kades) yang telah disahkan sebelumnya, salah satu persyaratan yang harus diikuti oleh para calon Kades adalah wajib melakukan tes narkoba di RSUD,” tutur Yusuf Said, Ketua Komisi I DPRD Inhil saat mengunjungi RSUD Puri Husada belum lama ini. Menjawab pertanyaan tersebut, Direktur RSUD PH, dr Irianto menjelaskan, dalam pelaksanaannya harus dibentuk terlebih dahulu Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), sedangkan di RSUD hanya merupakan bidangnya saja. “Jadi, tahun ini berkemungkinan belum bisa dilaksanakan, karena belum termasuk dalam rencana anggaran sebelumnya,” terang Irianto. Kendati demikian, dokter spesialis penyakit dalam ini menargetkan pada tahun 2016 mendatang, IPWL tersebut sudah bisa terbentuk serta berjalan dengan baik dan maksimal. “Untuk Perda tentang Pemilihan Kades, kita disini sangat mendukung. Sedangkan hal-hal lainnya akan ditetapkan sesuai dengan keputusan bersama,” tambahnya. Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muammar menegaskan bahwa keberadaan IPWL ini adalah untuk mengakomodir laporan masyarakat atau pihak keluarga tentang pecandu narkotika. “Nantinya, IPWL akan mengeluarkan surat rekomendasi bagi para pecandu yang ingin dirujuk dan direhabilitasi ke fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Batam dan daerah lainnya. Karena itu, sangat penting bagi kita semua agar IPWL ini bisa segera terbentuk,” kata Muammar. Menanggapi hal tersebut, Irianto mengaku tidak ingin terburu-buru dan membentuk IPWL tanpa adanya persiapan terlebih dahulu, karena keberadaannya sangat penting bagi upaya penyembuhan para pecandu narkoba. “Yang jelas, kita tidak mau apa yang kita buat nantinya melanggar berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku,”Pungkasnya (Aditya)