Papua Kebagian Jatah 10 Persen Saham Freeport
INHILKLIK.COM - Setelah divestasi saham PT Freeport Indonesia dilaksanakan. Pemerintah pusat melaksanakan tanda tangan perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk kepemilikan 10 persen.
Porsi 10 persen itu disepakati untuk menyejahterakan kawasan dan warga Papua yang selama ini terdampak kegiatan Freeport.
"Perjanjian yang ditandatangani adalah salah satu langkah maju dan strategis dalam rangka pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia setelah dicapai kesepakatan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia pada 27 Agustus 2017," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, Jumat (12/1/2018).
Acara penandatanganan ini dihadiri Sri Mulyani bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, serta perwakilan BUMN dan pihak terkait.
Melalui perjanjian ini, setelah pemerintah merampungkan proses pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen dari Freeport McMoran, 10 persennya akan jadi hak warga Papua melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Sri Mulyani memastikan, tahapan pencaplokan saham PT Freeport Indonesia tetap berlangsung sesuai rencana. Prosesnya juga masih berlangsung sampai saat ini, dan masih didasarkan dari perjanjian awal yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2017 silam.
Dalam perjanjian itu, PT Freeport Indonesia bersama pemerintah menyepakati sejumlah poin. Pertama, PT Freeport Indonesia sepakat sahamnya sebesar 51 persen dikuasai Indonesia.
Kemudian PT Freeport Indonesia sepakat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama lima tahun hingga Oktober 2022, lalu landasan hukum PT Freeport Indonesia akan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), bukan lagi berstatus kontrak karya (KK).
Disepakati juga penerimaan negara secara agregat nanti akan lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini. Jika PT Freeport Indonesia menjalankan perjanjian tersebut, mereka akan menerima perpanjangan izin operasional hingga tahun 2041 mendatang. (Kompas)
OJK Beri Sanksi Denda Rp 300 Juta kepada 1 Perusahaan Pinjaman Online
INHILKLIK - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi administratif berupa denda sebes.
Aturan DMO Minyak Goreng Curah Bakal Dihapus dari Ketentuan Ekspor CPO
INHILKLIK - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan tengah mengevaluasi kebijakan minyak go.
Tahapan Muscab Dimulai, Panitia Buka Pendaftaran Caketum HIPMI Inhil Periode 2024-2027
TEMBILAHAN - Panitia Pelaksana Musyawarah Cabang (Muscab) ke VIII Badan Pengurus Cabang (BPC) Him.
HIPMI Inhil Akan Gelar Muscab ke VIII, Andi Darma Taufik Dipercaya Sebagai Ketua Panitia
TEMBILAHAN - Andi Darma Taufik dipercaya sebagai Ketua Panitia Pelaksana atau Organizer Com.
Buruan Nikmati Bakso Sapi Sultan Harga 'Merakyat' di Sergai
SERGAI, INHILKLIK.COM - Bakso Sapi Sultan kini telah buka di Kabupaten Serdang B.
Hasbullah Minta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Jadi Perhatian Anggota DPRD Inhil 2024-2029
TEMBILAHAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hilir (Inhil) telah menuntaskan pleno penghitu.