DPRD Inhil Akan Bentuk Pansus Perkebunan

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir segera akan membuat pansus guna membahas upaya penyelamatan kondisi perkebunan kelapa Kabupaten Inhil yang sudah kritis saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi saat berbincang kepada sejumlah awak media beberapa waktu yang lalu. Dijelaskannya, untuk mengatasi masalah perkebunan saat ini, perlu pembahasan intensif. “Terutama untuk membahas kinerja pemerintah saat ini tentang penyelamatan perkebunan. Karena, melalui LKPJ 2014 yang disampaikan kepada kami, lahan perkebunan tidak terdata lagi,” jelas Junaidi. Selain itu, pansus yang akan dibentuk ini juga akan membahas pola kemiteraan yang dijalin oleh perusahaan perkebunan kepada masyarakat. DPRD menilai, pola kemiteraan yang terjalin masih merugikan masyarakat. “Contoh seperti pola kemiteraan PT BOS yang pernah diekspos kepada kami beberapa waktu lalu, masyarakat diminta menyerahkan separuh tanahnya kepada pihak perusahaan dan ditambah dengan hutang atas biaya pembangunan perkebunan separuh tanah milik masyarakat, ini jelas masyarakat yang dirugikan,” kata Junaidi. Padahal, sumber ekonomi masyarakat mayoritas masyarakat bergantung pada perkebunan mereka. Jadi, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka sumber perekonomian ini akan terancam dan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Inhil. “Ini sangat kami khawatirkan. Untuk itu, kami akan segera membuat pansus guna mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini agar perekonomian masyarakat membaik, hingga masyarakat bisa hidup dengan makmur,” pungkasnya. (Aditya)