Said: Karena Bertemakan KLHS, Maka RPJMD Kali Ini Akan Lebih Memperhatikan Faktor Lingkungan

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Direktur Jendral (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia(Kemendagri-RI) menggelar Konsolidasi Penyiapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 Hasil Pilkada Serentak 2018, Rabu (16/5).

Konsolidasi ini merupakan pelaksanaan sebagian tugas Dirjen Bangda sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD, serta Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019.. Hal tersebut diungkapkan Plt Dirjen Bina Bangda. 

"Tujuannya agar dapat lebih mudah dalam melaksanakan sinkronisasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualiras rpjmd yang berwawasan lingkungan. Selain itu untuk mensosialisasikan substansi permendagri dalam membangun komitmen bersama antar pemerintah untuk dapat mendorong penyusunan RPJMD yang lebih berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan," urainya.

Acara dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo SH yang ditandai dengan pemukulan gong. Pada kesempatan itu, tampak hadir Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Bangda Kemendagri RI Ir Diah Indrajati MSc, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi seluruh Indonesia, Sekda kabupaten/ kota seluruh Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia, para undangan, dan peserta rapat.

Tema yang diangkat dalam konsolidasi ini ialah "Memastikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD"

Peserta yang mengikuti konsolidasi berjumlah 776 orang yang berasal dari instansi terkait di tingkat pusat, pemprov seluruh Indonesia, dan pemkab/ kota seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2018.

Pembukaan konsolidasi diisi dengan tarian Greget Jawar asal Betawi dan tarian Enggang Balian asal Kalimantan Timur, penandatanganan kesepakatan RPJMD antara Mendagri dengan Ketua APPSI, APKASI, APEKSI, dan ADKASI, serta penyerahan plakat oleh Mendagri kepada Dubes Uni Eropa.

Mendagri RI mengatakan tantangan yang dihadapi pemimpin daerah tidak seperti awal menjabat yang berfokus pada sandang, pangan, papan. "Program Pak Jokowi saat ini adalah mengejar ketertinggalan. Jadi kepada Sekda provinsi dan kabupaten/ kota, tugas Anda adalah menerjemahkan apa janji kampanye calon bupati dan wakil juga gubernur dan wakil yang terpilih. Banyak tantangan yang harus diperhatikan untuk menjadi fokus dalam memajukan daerah," paparnya. 

Ia mengutarakan bahwa perencanaan penting dilakukan untuk memastikan anggaran dana pembangunan. "Pastikan pembangunan yang akan dilaksanakan itu bermanfaat," tegasnya.

Usai pembukaan, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan narasumber dari Kementrian LHK dan Bappenas. 

Bertempat di Birawa Ball Room Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Sekda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin SE MP MSn hadir dan mengikuti forum tersebut didampingi Kepala Bappeda Inhil Tengku Juhardi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Inhil H Tantawi Jauhari.

Sekda Inhil dalam kesempatan itu mengundang narasumber untuk mengunjungi Inhil agar dapat melihat secara langsung kondisi geografis dan kendala-kendala yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan di Bumi Hamparan Kelapa Dunia tersebut. 

Saat diwawancarai awak media, Said menyebutkan bahwa RPJMD merupakan hal yang penting, karena program jangka menengah kepala daerah terpilih dirumuskan di RPJMD. "Karena bertemakan KLHS, maka RPJMD kali ini akan lebih memperhatikan faktor lingkungan," tuturnya.

Untuk tahun 2018, dijelaskannya Bappeda Inhil telah menganggarkan penyusunan RPJMD tahun 2018. "Namun pelantikan kepala daerah terpilih akan dilaksanakan serentak pada tahun depan, maka RPJMD tersebut akan dimulai pada tahun 2019-2023," tukasnya.

Dirinya berharap agar penyusunan RPJMD yang berkaitan KLHS ini diesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah. "Jadi tidak dipukul rata se-Indonesia, tapi menyesuaikan kearifan lokal daerah masing-masing," tutupnya. (adv)