Presiden Jokowi Instruksikan Stop Impor Barang Tak Strategis

INHILKLIK.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dua hal penting yang harus dilakukan sebagai strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa agar ekonomi Indonesia semakin kuat, semakin meningkat dalam menghadapi ketidakpastian global, yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor.

"Saya minta dievaluasi lagi secara detail impor, barang-barang yang tidak bersifat strategis yang perlu kita stop dulu atau dikurangi atau diturunkan," tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, (31/7/2018).

Sebelumnya Presiden mengingatkan tentang mandatori pemakaian biodiesel yang pernah disampaikannya pada ratas sebelumnya untuk segera dijalankan. Ia meminta setiap waktu update perkembangan mandatori tersebut, karena berdasarkan data yang diterimanya, berpotensi menghemat devisa dari impor BBM yang sangat besar sekali, yaitu USD21 juta setiap harinya.

Presiden juga menyoroti mengenai peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN, yang sudah dibicarakan sejak 1,5 tahun atau 2 tahun lalu, tapi dalam implementasi, dalam pelaksanaan ini masih setengah-setengah.

"Terus dorong pertumbuhan industri substitusi impor," ujar Presiden seraya mengingatkan, dirinya sudah menyampaikan mengenai industri hulu yang menghasilkan bahan baku.

Seperti diberitakan Okezone sebelumnya, penggunaan solar dengan kandungan minyak kelapa sawit sebesar 20% atau B20 diklaim bisa menghemat devisa negara hingga USD21 juta per hari setara Rp302,4 miliar (kurs Rp14.400 per USD). Sebab, dengan penggunaan B20 pemerintah bisa menekan impor solar sekaligus meningkatkan konsumsi minyak kelapa sawit dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, jika dihitung dalam satu tahun, maka penghematan cadangan devisa sebagai imbas penggunaan B20 sebagai bahan bakar setara dengan USD5,5 miliar setara Rp79,2 triliun (kurs Rp14.400 per USD). Dengan syarat, penggunaan B20 sudah dilakukan sepenuhnya oleh sektor kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dan non PSO.

(okezone.com)