Soal Rasionalisasi, DPRD Inhil Desak TAPD Lakukan ini

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Wakil Ketua Komisi III DPRD, Edy Hariyanto Sindrang membeberkan bakalan banyak kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bakalan ditunda pengerjaannya di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Hal itu dikarenakan Pemkab Inhil mengalami defisit atau kekurangan anggaran untuk pembiayaan belanja daerah tahun 2018 yang mencapai sebesar Rp307 miliar. Sehingga otomatis APBD Pemkab Inhil 2018 akan dipangkas. Hal demikian dikarenakan adanya rasionalisasi dari Pemerintah Pusat.

Maka dari itu, agar pembangunan tidak terbengkalai, Edy Hariyanto Sindrang meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secepatnya mengagendakan jadwal pembahasan dan menyampaikan ke Legislator untuk mensinkronisasikan permasalah rasionalisasi anggaran tahun 2018 tersebut.

"TAPD harus cepat menyampaikan ke DPRD agar dapat disinkronisasikan permasalahan rasionalisasi anggaran tahun 2018 ini. Karena lambatnya pembahasan rasionalisasi anggaran tersebut berdampak kepada terhentinya sejumlah program pemerintah daerah," sebut Edy Sindrang kepada awak media, Senin (13/8/2018).

Edy Sindrang menegaskan, percepatan sinkronisasi permasalah rasionalisasi tersebut untuk melakukan penghitungan ulang sejumlah kegiatan APBD Inhil pada tahun 2017 lalu, Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA), sebagaimana hasil audit BPK sebesar Rp10.794.891.708,08 sen, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar perhitungan SiLPA pada APBD Perubahan 2018, sementara berdasarkan hitungan SiLPA 2018 yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2018 adalah sebesar Rp318.459.469. 404,92 sen.

"Dari hitungan ini, dipastikan APBD 2018 akan mengalami defisit atau kekurangan anggaran untuk pembiayaan belanja mencapai sebesar Rp307.664.557.696, 84 sen. Maka dari itu TAPD agar secepatnya mengekspos agar pengerjaan pembangunan yang prioritas cepat dilaksanakan, akan tetapi sampai hari ini tidak ada. Sedangkan banyak kegiatan-kegiatan yang akan dirasionalosasi, jangan sampai anggapan masyarakat bahawa Bupati Indragiri Hilir yang tidak bekerja dikarenakan banyak pembangunan yang sudah dijanjikan tidak jadi dibangun," tukasnya

Edy juga meminta kepada Pemerintah agar bijaksana mengambil keputusan melakukan rasioanalisasi belanja disemua OPD, agar mengambil langkah bijaksana dengan menghitung kemampuan keuangan ditahun anggaran 2018 ini, terhadap kepasitas belanja yang dapat dibiaya sesuai dengan kemampuan keuangan.

"Tim Anggaran Pemda jangan terlalu lalai, karena ini menyangkut masalah kebijakan dan kepentingan rakyat. Dikarenakan adanya rasionalisasi ini banyak kegiatan-kagiatan yang akan ditunda dikarenakan kondisi anggaran. Padahal semua pembangunan itu memang sudah menjadi prioritas Pemerintah," tutupnya. (adv)