Ini Tujuh Permasalahan Kelapa di Inhil

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Sejak dahulu, Kabupaten Indragiri Hilir memang identik dengan kelapa. Tumbuhan serbaguna itu, dengan mudah dapat ditemukan di seluruh penjuru Negeri Seribu Parit tersebut. Sehingga tak heran bisa muncul ungkapan, Indragiri Hilir adalah hamparan kelapa dunia.

Kelapa menjadi penghasilan utama dan denyut nadi perekonomian masyarakat Inhil sejak ratusan tahun, mayoritas masyarakat negeri seribu parit itu menggantungkan kehidupan keluarganya pada penghasilan kelapa. Namun saat ini banyak masyarakat inhil yang mengeluh ketika ditanya soal kelapa, mengapa ?. Berikut tujuh permasalahan kelapa di Indragiri Hilir yang dirangkum INHILKLIK.COM dari berbagai sumber.

1. Harga Jual Kelapa yang Cendrung Murah
Meskipun Indragiri Hilir (Inhil) terkenal dengan kabupaten yang memiliki hamparan pohon kelapa terluas se Asia Tenggara, namun faktanya, kelapa saat ini sudah seperti tak berharga lagi dan harganya cendrung murah, bahkan sudah banyak masyarakat yang beralih profesi dari yang semula adalah petani kelapa.

Wakil Komisi III DPRD Inhil Edi Sindrang memandang bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil harus membuat regulasi harga kelapa, agar harga kelapa di Inhil ini tetap stabil.

''Sebelum ada pabrik-pabrik kelapa, harga kelapa terus stabil, tidak mahal dan tidak murah. Namun sekarang, setelah banyaknya pabrik berdiri, harga kelapa seolah-olah mereka yang menentukan, ini tidak bisa dibiarkan, Pemkab harus buat regulasinya biar jelas,'' kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edi Sindrang saat berdiskusi dengan mahasiswa Inhil beberapa waktu lalu.

2. Tidak Ada Regulasi Harga Kelapa
Tidak adanya regulasi yang mengatur harga kelapa membuat nilai jual komoditi tertsebut diserahkan sepenuhnya kemekanisme pasar, sehingga masyarakat rentan menjadi korban dari permainan harga yang ditentukan oleh perusahaan.

Harga kelapa berfluktuatif dan sangat tergantung pada hasil panen serta penawaran dari perusahaan baik melalui pengumpul maupun penjualan langsung, sehingga ketiadaan harga dasar itu membuat posisi tawar petani masih lemah.

3. Banyak Kebun Kelapa Warga yang Rusak
Menurut data yang disampaikan oleh Ketua Komis II DPRD Inhil Ahmad Junaidi, dari sekitar 400 ribu hektar kebun kelapa milikmasyarakat Inhil, sekita 190 ribu hektar sudah mengalami kerusakan yang sangat memprihatinkan yang disebabkan oleh intrusi air laut (air asin) karena banyak tanggul-tanggul perkebunan masyarakat yang rusak.

Dari kejadian ini, Junaidi menyimpulkan bahwa pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Inhil selama ini tidak berjalan dengan baik. "Bahkan boleh disebut sangat mengecewakan. Saya tidak tahu, apakah memang Disbun tidak mampu atau tidak ingin berkerja maksimal untuk menyelamatkan perkebunan kelapa masyarakat tersebut?" tandasnya.

4. Tata Niaga Industri Turunan Kelapa Inhil Dinilai 'Lemah'
Pemerintah baik Provinsi Riau maupun daerah Kabupaten Inhil dinilai belum bisa memperbaiki tata kelola niaga dari turunan komoditi kelapa bulat bagi perusahaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini disampaikan oleh Devisi Perizinan PT Pulau Sambu Kabupaten Inhil Rudy Handiwidjaja.

"Sampai saat ini belum ada upaya perbaikkan tata kelola niaga dari turunan kelapa di Inhil. Pemerintah masih saja sibuk berkutat pada peraturan-peraturan, tanpa ada perbaikan sistem tata niaga dari turunan kelapa," ujarnya.

5. Kualitas Gambut Menyusut, Kelapa Inhil Jadi Tak Produktif
Penurunan permukaan gambut karena susutnya kadar air (Subsidensi) yang terjadi di wilayah Kabupaten Inhil jadi salah satu penyebab kurangnya produktivitas pohon kelapa.

Menurur Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, kondisi ini muncul akibat kegiatan pembukaan lahan gambut untuk keperluan pembangunan perkebunan dan HTI.

"Pembukaan lahan perkebunan itu dilakukan dengan pengatusan atau drainase yang berlebihan sehingga terjadi pemadatan dan subsidensi permukaan gambut," ujarnya, dalam diskusi bertajuk Partisiapasi Publik dalam kebijakan Lingkungan Hidup dan konfrensi pers masyarakat Pungkat Vs Perusahaan, di kantor Walhi Riau.

6. Banyak Petani Kelapa Beralih Ke Kebun Sawit
Ketakutan sejumlah industri pengolahan kelapa di Inhil sepertinya mulai terasa. Pergeseran petani kelapa yang merubah perkembunan kelapanya menjadi kebut sawit diprediksi tidak kurang sekitar 30 persen.

"Kita tidak pungkiri aktifitas itu ada. Artinya perusahaan atau industri pengolahan kepala semakin mencemaskan soal bahan baku, jika hal ini tidak segera dicarikan solusinya," ujar Devisi Perizinan PT Pulau Sambu Inhil, Rudy Handiwidjaja

Rudy yang juga tergabung dalam Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Riau ini menyebutkan, meski Pemda Inhil sudah mengeluarkan aturan yang melarang agar masyarakat membuka perkebunan lain selain perkebunan kelapa, dinilai masih berjalan ditempat. "Justru tempat-tempat yang kami harapkan, terjadi memang peralihan perkebunan kelapa ke sawit," sambungnya.

7. Perdagangan Lintas Batas
Hingga saat ini Pemprov Riau belum bisa mencarikan solusi untuk mengerem perdagangan lintas batas sektor kelapa di Inhil, sehingga membuat sejumlah perusahaan lokal mengeluhkan kekurangan bahan baku.

Sosial Ekonomi Malaysia dan Indonesia (Soseskmalindo), gabungan dari Disperindag dan Disbun Riau ini menemukan ditahun 2014 tidak kurang dari 40 juta butir buah kelapa dari Inhil masuk ke pelabuhan Johor Malaysia. Sedangkan sisanya, ternyata juga tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan baku perusahan di Inhil.

"Di Malaysia harga yang mereka tetapkan tinggi. Dan Malaysia memang mendata itu. Karena bagi mereka perdagangan lintas batas ini bukan barang haram. Mereka butuh bahan baku untuk menghidupi industri kelapa di sana," ujar Kasi Promisi dan Perdagangan Hasil Perkebunan Disbun Riau Rusdi. (ant/grc/irc/bpc/ard)