BPBD Catat 66,5 Hektare Lahan Riau Terbakar Dalam Sepekan

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mencatat seluas 66,5 hektare lahan di wilayah tersebut terbakar sepanjang sepekan pertama Januari 2019.

Dikutip inhilklik.com dari laman riau.antaranews.com, Kepala Pelaksana BPBD Riau, Edwar Sanger di Pekanbaru, Selasa mengatakan sedikitnya lima kabupaten kota mengalami kebakaran lahan sepanjang periode tersebut.

"Kebakaran terluas masih tercatat di Kabupaten Rokan Hilir dengan luas 40 hektare," katanya.

Sejak awal tahun ini, lahan gambut di Rokan Hilir, tepatnya di Desa Mumugo, Kecamatan Tanah Putih membara dan sangat sulit dikendalikan. Puluhan tim gabungan TNI, Polri dan Manggala Agni berjibaku melakukan pemadaman melalui jalur darat.

Tim tidak hanya "perang" melawan titik api, melainkan juga asap tebal serta hembusan angin kencang. Sedikitnya dua warga yang tinggal di sekitar titik api terpaksa diungsikan karena kabut asap tebal.

Kebakaran di Rohil berhasil teratasi setelah hujan lebat mengguyur wilayah itu pada akhir pekan kemarin, atau tepat lima hari upaya pemadaman berlangsung.

Selain di Rokan Hilir, ia juga mengatakan kebakaran lahan turut terjadi di Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Desa Bumbung, Kecamatan Mandau dan Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan dengan total luas mencapai 10 hektare.

Di Kota Dumai, kebakaran terjadi Kecamatan Dumai Barat dengan luas 1,5 hektare. Selain wilayah pesisir Riau, kebakaran juga terjadi di wilayah daratan tepatnya di Kabupaten Kampar dengan luas mencapai 14 hektare.

Edwar mengatakan secara umum Provinsi Riau dalam kategori aman dari bencana Karhutla. Namun, dia memberikan pengecualian di wilayah tengah, pesisir timur dan sebagian wilayah barat Riau.

"Wilayah itu dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar," ujarnya.

Dengan kondisi kebakaran lahan di awal tahun ini, Edwar mengatakan akan mempertimbangkan menetapkan status siaga Karhutla di 2019. Namun, dia mengatakan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terlebih dahulu, seperti BMKG dan pemerintah Provinsi Riau terkait penetapan status tersebut.