Merasa Diabaikan Pemda, Masyarakat Inhil Selatan Ancam Pindah ke Jambi

INHILKLIK.COM, INDRAGIRI HILIR - Masyarakat tiga desa di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, mengaku ingin pindah ke Provinsi Jambi karena tak mendapatkan perhatian dari Pemprov Riau.

Anggota DPRD Riau asal Indragiri Hilir, Muhammad Arpah dalam sidang paripurna penyampaian hasil reses di Pekanbaru, Senin menyampaikan aspirasi masyarakat Inhil selatan yang mayoritas sebagai pekebun, mengeluhkan rusaknya perkebunan kelapa mereka akibat tergerus air laut.

"Saat saya reses ini yang selalu disampaikan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai pekebun kelapa. Kondisi kebun mereka tenggelam akibat intrusi air laut, sudahlah harga kelapa murah, kebunnya rusak akibat air asin," ujar Arpah yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau.

Karena kondisi tersebut, lanjut dia, bahkan masyarakat mengancam untuk berpindah ke provinsi tetangga sebab secara akomodasi lebih dekat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

"Ini sudah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat. Mereka membandingkan desa mereka dengan desa tetangga yang berada di provinsi Jambi, disana bantuannya cepat, sementara di Riau lamban. Dari sana masyarakat ingin pindah provinsi, katanya, kalau tak diperhatikan begini kami lebih cenderung untuk pindah," sebut Politisi PPP Riau itu.

Dalam rapat paripurna, Arpah meminta kepada Sekretaris Daerah Ahmad Hijazi untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dengan menggelontorkan anggaran untuk pembangunan tanggul menahan air laut.

"Ini mohon jadi perhatian pemerintah, dana yang ada mohon ditambah. Selama ini masyarakat membangun tanggul dengan swadaya. Ini tak cukup tanpa bantuan pemerintah," sebutnya.

"Bantuan dari pemkab memang sudah ada tapi tidak begitu membantu karena keterbatasan anggaran. Kita minta bantu provinsi, karena saya lihat selama ini belum ada bantuan dari provinsi," lanjut Arpah.

Sekda Ahmad Hijazi usai paripurna mengatakan akan berkoordinasi dengan pemkab kabupaten Indragiri Hilir.

"Kadang begini, ada urusannya itu urusan kabupaten. Tapi, mungkin kabupaten punya urusan prioritas. Tak kala dilemparkan ke provinsi, provinsi kan juga punya prioritas," kata Hijazi.

"Tapi gak papalah, nanti kita koordinasi dengan kabupaten (Inhil), biar kita perjelas," tambah dia. (riau.antaranews.com)