Pengurus Kadin Dipinta Tak Ambil Pusing dengan Munculnya Kadin 'Tandingan'

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dipinta tidak ambil pusing dengan adanya Kadin 'tandingan', sebab Kadin yang hanya diakui di Indonesia hanya Kadin yang dipimpin oleh Ketum Rosan P Roeslani.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kadin Riau memalui Direktur Eksekutif (DE) Kadin Riau, Kholis Romli pada awak media, Jumat (29/11/2019) saat Rapimnas 2019 Kadin Indonesia di Bali.

Dia mengatakan bahwa selama ini ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Kadin.

"Organisasi Kadin hanya ada satu yang diakui oleh Presiden RI dan jajaran pemerintahan Pusat sampai Daerah, yakni Kadin Indonesia yg dipimpin Ketum Rosan P Roeslani yang terpilih dalam Munas Kadin Indonesia, 2015 di Bandung," tegas Kholis

Pria yang akrab disapa DE ini juga mengajak agar seluruh pengurus Kadin Indonesia khususnya Kadin Riau untuk tidak membuang waktu dan enwrgi untuk meladeni manuver Kadin 'tandingan'.

"Jangan kita menghabiskan waktu dan energi untuk meladeni pihak lain yang mengaku sebagai 'Kadin'. Namun memanfaatkan waktu dan energi positif untuk meningkatkan peran dan layanan organisasi kepada anggota," pintanya.

Dia juga mengatakan bahwa Kadin Indonesia telah dan terus membangun komunikasi dengan para stakeholder termasuk Lembaga Tinggi Negara, Kementerian, dan para Gubernur guna meningkatkan eksistensi Kadin di daerah.

"Salah satu upaya tersebut adalah Kadin Indonesia, hari ini telah meneken MoU dengan DPD RI dan Menteri BUMN untuk meningkatkan ekonomi daerah dan mewajibkan perusahaan-perusahaan dibawah BUMN menjadi anggota Kadin," ujarnya.

Upaya lain dalam membangun kemitraan Kadin dengan pemerintahan di daerah, lanjutnya, adalah melalui pemberian apresiasi kepada sembilan Gubernur dan beberapa Bupati Walikota yg telah berhasil memberikan layanan terbaik bagi iklim dunia usaha. Wujud apresiasi tersebut diwujudkan dalam Kadin Award.

Selain itu, guna mempercepat pembahasan omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, Pemerintah menggandeng Kadin Indonesia.

"Sebagai Ketua Satuan Tugas (satgas) omnibus law Cipta Lapangan Kerja tersebut, Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani akan melibatkan Kadin Daerah beserta Gubernur/ Bupati Walikota," tukasnya.