Tanggapi Isu Pergantian Sekda Inhil, Maryanto dan Edy Sindrang Beda Pendapat

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Awal tahun 2020, pemberitaan di media online dan sosial media di kalangan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dihangatkan oleh isu pergantian Sekretaris Daerah (Sekda).

Meskipun kabarnya masih simpang siur, isu tersebut lantas memantik komentar dan pendapat dari berbagai pihak, terutama dikalangan politisi negeri seribu parit.

Wakil Ketua DPRD Inhil, Maryanto misalnya. Mantan Ketua PDI-P Kabupaten Inhil itu menilai belum ada sosok yang layak untuk menggantikan figur Sekda Inhil saat ini, Said Syarifuddin.

Maryanto berargumen untuk menjabat sebagai seorang Sekda harus memenuhi persyaratan seperti minimal pernah menjadi kepala dinas beberapa kali terutama sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda).

"Karena yang diurus itu sebagai ketua TAPD. Jadi pergantian Sekda itu bukan soal suka tidak suka. Boleh dilanggar tapi tunggu kehancuran. Karena bagaimana bisa memberikan kemajuan kalau tidak paham,” ujar Maryanto, Selasa (07/01/2020).

Selain itu, tanggapan berbeda datang dari politisi Golkar, Edy Harianto Sindrang. Anggota DPRD Inhil 3 Periode ini menilai soal pergantian Sekda adalah sesuatu yang wajar karena merupakan hak priogratif Bupati.

"Tidak ada masalah jika Bupati (Wardan, red) menghendaki. Soal siapa yang layak bukan kapasitas saya untuk menjawab, yang penting eselon II dan mengikuti asseemen," kata ujar Edy, Kamis (09/01/2020).

Lebih lanjut Edy menambahkan, selagi memenuhi aturan dan ketentuan siapa saja memiliki peluang untuk menjabat sebagai Sekda Inhil.

"Semua Kepala Dinas memiliki peluang, yang menilai ya Bupati. Wardan itu ketua DPD Golkar Inhil, saya sebagai anggota Partai Golkar mendukung penuh apa yang menjadi keputusan Bupati," kata Edy yang khas dengan rambut putihnya.

Namun Edy berharap soal isu pergantian Sekda Inhil tidak dikait-kaitkan dengan persoalan politik Pilkada Inhil 2023 yang terbilang masih lama.

"Pilkada masih jauh. Lebih baik kita mengurus kepentingan masyarakat. Kita jangan mencampuri yang bukan kewenangan kita," tegas Edy.

Terakhir Edy juga mengatakan dirinya tidak terlalu ambil pusing terkait isu tersebut. Menurutnya mau bergati atau tidak yang penting roda pemerintahan berjalan dengam baik dan lancar.

"Mau bertahan atau tidak pointnya yang penting Sekda itu harus harus mampu menyehatkan APBD, sehingga tidak ada yang namanya tunda bayar," tutup Edy. (*)