Abdul Wahid Minta Badan Informasi Geospasial Mempercepat Pemetaan Tata Ruang Nasional

INHILKLIK.COM, JAKARTA - Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Pemerintah Non Kementrian di Ruang Komisi VII, Abdul Wahid meminta agar Badan Informasi Geospasial mempercepat Detail Rencana Tata Ruang  guna mempercepat penyelesaian tumpang tindih lahan yang banyak terjadi di daerah. Kamis (23/1/2020).

Menurut Abdul Wahid selain Detail Rencana Tata Ruang sebagai basis data geospasial nasional, setidaknya peran BIG dalam penyusunan Rencana pemetaan skala besar nanti tentu akan menjadi rujukan dalam penyusunan RTRW di daerah.

"Upaya BIG dalam menyusun Pemetaan Besar Tata Ruang, selain sebagai basis data,  tentu nanti akan menjadi rujukan daerah dalam menyusun rencana tata ruang wilayah. oleh sebab itu kita dukung dan kita dorong agar ini disegerakan guna menyelesaikan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi,” jelas Abdul Wahid.

Lebih lanjut menurut Abdul Wahid bahwa Riau yang merupakan daerah pemilihannya sangat banyak terjadi tumpang tindih lahan saat ini.

"Riau contohnya pak, karna saya dari riau, banyak sekali terjadi tumpang tindih lahan akibat tata ruang wilayahnya bermasalah, perusahaan pemegang HGU banyak yang menggarap lahan melebih jumlah luas izin yang diberikan. akibatnya ada jutaan hektar lahan yang digarap tapi tidak masuk sebagai sumber penerimaan negara. ini jelas merugikan negara dan daerah,” sebut Politisi PKB ini.

Disebut Abdul Wahid bahwa dirinya sangat mendukung jika upaya BIG membuat pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional (one map policy) agar segera terwujud dan berharap dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan semua persoalan tumpang tindih yang ada di instansi-instansi terkait.

"Saya sayang mundukung langkah BIG  menyusun pemetaan skala besar dan kebijak satu peta nasional, semoga dapat menjadi solusi tumpang tindah antar instansi terkait selama ini, juga menjadi rujukan pasti bagi daerah dalam menyusun RTRW,” tutupnya.

Kepala BIG Prof. Hasanudin Z. Abdini dalam pemaparannya meminta dukungan dari Komisi VII RI untuk percepatan penyelesaian penyusunan pemetaan skala besar dan kebijan satu peta nasional.

"Bahwa upaya percepatan penyusunan pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional (one map policy) kami harapkan mendapat penguatan dan dukungan dari komisi VII.” Jelasnya. rls