Panitia Pemekaran Inhil 'Diomelin' DPR RI, Kenapa?

Dokumen pemekaran Inhil Utara

INHILKLIK.COM, JAKARTA - Usulan pemekaran Kab Indragiri Hilir di Prop Riau kembali menghangat setelah sebelumnya sempat ditolak oleh Komisi II dan  Mendagri.

Tapi yang kali ini  kejadiannya  benar benar memalukan, sebab Panitia Pemekaran Kab. Indirigiri Hilir sempat  "diomelin" oleh  anggota Komisi II DPR RI saat berlangsung rapat audiensi dengan Penitia Pemekaan yang dihadiri oleh Darusalam Asisten I Pemkab Inhil, Ketua DPRD Kab Inhil Dani M Nur  dan HM Arfah anggota  DPRD I Prop Riau .

Pangkalnya dipicu oleh pernyataan dari salah seorang  panitia pemekaran yang menyatakan kedatangan panitia pemekaran menemui anggota Komisi II atas biaya sendiri, tidak punya amunisi dan cukong. 

Penjelasan tersebut langsung di interupsi anggota Komisi II yang baru terpilih menjadi anggota DPR RI, yang merasa janggal dan tidak enak mendengar pernyataan dari panitia pemekaran.

Mungkin panitia pemekaran mendapat isu sebelumnya bahwa jikalau mengusulkan pemekaran daerah baru. Panitia Pemekaran harus menyiapkan biaya hingga sampai mencapai Rp 5 Milar jikalau daerahnya ingin diloloskan  menjadi 
daerah otonom baru, DOB.

Akibatnya, suasana rapat dengan Komisi II sampai menjadi tidak kondusif lagi. 

Tiga anggota  DPR RI yang baru terpilih menegaskan: Tidak dipungut bayaran untuk mengajukan DOB. Jangan sampai berbicara yang tidak ada buktinya. Bapak bapak nanti dituntut oleh anggota DPR RI yang sebelumnya, bapak bapak  mempersulit diri sendiri.

" Ini Forum resmi. Sampaikan saja aspirasinya apa, nanti kami pelajari. apa layak menjadi DOB. Tapi kami tidak bisa di sandera untuk menyetujui usulan DOB yang bapak ajukan", kata Rufinus  Hotmaulana dari Fraksi Hanura di Ruang Komsi II Jakarta (3/2/2015). 

Komisi II ini akan tulus membantu pemekaran DOB. Oleh karena itu kawal kami sebab ada ratusan daerah yang mengajukan pemekaran, ungkap Willy Yoseph dari Fraksi PDI Perjuangan ditempat yang sama. 

Saya juga tulus membantu DOB Indragiri karena Indra Muhklis Adnan bekas Bupati Inhil adalah teman saya. Saya berdosa jika tidak membantu daerah pemekaran,kata mantan Bupati Surakarta Bambang Riyanto yang kini menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra.

Tokoh Riau yang kini menjadi Wakil Ketua KomisI II Lukman Eddy dari Fraksi PKB  yang memimpin selama rapat berlangsung tampak raut wajahya sedikit agal ikut tegang dan terkejut mendengar  pernyataan dari Panitia Pemekaran  dan respon anggota Komsi II yang mulai  meninggi.

Namun begitu, sebagai pimpinan rapat Lukman Eddy tetap memberikan kesempatan berbicara yang sama kepada anggota Komisi II untuk memberikan respon secara tuntas dan terbuka . 

Sebelumnya dia sendiri  sudah  mencoba menengahi, bahwa Komisi II akan terbuka untuk membicarakan DOB dengan  Menteri Dalam Negeri pada masa sidang yang akan datang. 

Jadwal  Komisi II sekarang masih fokus untuk membahas Perpu. dan APBN P tahun 2015. "Secara internal terbuka usulan DOB sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah", ,kata Lukman Eddy. 

Untuk tahun 2015 ini,  Komisi II akan mengusulkan 25 DOB. Diharapkan pemekaran Indragiri masuk kualifikasi yang diatur dalam peraturan yang berlaku.kata mantan Menteri PDT ini.  

Dimasa sidang sebelumnya pemekaran Indragiri sudah masuk dalam prioritas pemekaran yang akan disahkan bersama antara pemerintah dan DPR. Tapi lalu kemudian ditunda karena fiskal pemeritah  sedang tidak sehat. 

Sekarang ini pengusulan pemekaran baru harus mengacu pada UU yang baru dan persaratan baru  karena sebab pembahasan RUU di DPR tidak dikenal istilah RUU luncuran dari anggota DPR periode sebelumnya. 

Kedatangan Panitia Pemekaran Indragiri dengan rombongan besar di ibukota, ditenggarai ada yang merekayasa. Apalagi memerlukan biaya transportasi dan akomodasi yang besar selama berada di Jakarta.   

Masarakat Indragiri sendiri masih terpecah dalam menyikapi pemekaran yang terkesan dipaksakan setelah sebelumnya telah ditolak pemerintah dan DPR RI  pada periode 2009-2014. Erwin Kurai. (Detakriau)