PT THIP Kelola 83 Ribu Hektar HGU, Masyarakat Kecipratan Beasiswa Hanya 12 Orang

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Menindaklanjuti berbagai pengaduan masyararat dan dugaan pelanggaran, Anggota DPR RI Abdul Wahid melakukan kunjungan kerjanya ke lokasi PT Tabung Haji Indo Plantation (THIP) di Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (23/07/2020).

Kedatangan Abdul Wahid disambut oleh Regional Head PT THIP, Siswanta Capah yang didampingi beberapa jajaran manajer di kantor pusat perusahan sawit tersebut.

Berbagai pertanyaan dilontarkan Abdul Wahid kepada pihak manajemen THIP terkait berbagai dugaan dan persoalan yang sering diadukan oleh masyarakat seperti terkait tenaga kerja, CSR hingga dugaan penggaparan lahan yang melebihi izin.

"Ini kali pertama saya kesini, didorong oleh begitu banyaknya pengaduan masyarakat, soal limbah baik dari proses produksi termasuk sisa pembakaran sistem pembangkit, hama akibat raplanting yang merusak kebun masyarakat, termasuk adanya pengaduan mengenai PT ini mengelola lebih dari izin HGU dan tenaga kerja yang di tidak mendapatkan haknya. Saya mehon diberikan penjelasan itu," ujar Wahid.

Menaggapi pertanyaan Abdul Wahid, Regional Head PT THIP Siswanta Capa mengatakan bahwa tidak benar pihaknya mengelola lahan diluar dari luasan HGU yang diberikan oleh pemerintah.

"Saya coba tanggapi pak ya, kalau soal HGU kita 83.873 Ha, dikelola 73.705 sisanya areal cadangan (Okuvasi) tidak benar kalau kita mengelola lebih dari itu, soal tenaga kerja 11 ribu, 99% dalam negeri, semuanya karyawan, soal hama dan konflik sosial kita sudah selesaikan pak," jelas Siswanta.

Terkait dana CSR, pihak THIP menyampaikan pihaknya sudah melaksanakan berbagai kegiatan sosial seperti sunatan masal dan memberikan biaya pendidikan kepada masyarakat.

"Kita ada memberikan beasiswa sebanyak 12 orang pak, selebihnya kadang kegitan sunnatan massal," beber Siswanta.

Mendengar pemaparan manajemen THIP, Abdul Wahid merasa kecewa karena danpak positif keberadaan perusahaan sangat minim dirasakan oleh masyarakat.

"Wah minim sekali pak, kecewa saya dengarnya. Seharusnya sebagai perusahaan yang hanya punya kebun inti, tidak bermitra dengan masyarakat, semestinya lebih banyak dikeluarkan untuk pemberdayaan dan pembinaan lingkungan sekitar Perusaan, masa kelola 83 ribu hektar hanya 12 orang diberikan beasiswa, ini kewajiban lo pak," cecar politisi PKB tersebut. (*)