Cegah Paham Radikal, Wapres Tekankan 4 Hal Ini ke Da'i dalam Berdakwah

INHILKLIK.COM - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap, para da’i perlu mengajarkan tentang moderasi beragama. Menurutnya, ada empat hal yang perlu menjadi perhatian dalam menyebarkan ajaran tersebut.

Pertama, kata dia, para da'i diharapkan bisa mengembangkan sikap toleran, yaitu perilaku yang menerima dan menghargai keberadaan orang lain yang berbeda keyakinan. Poin kedua, yakni tidak membenarkan atau anti terhadap kekerasan.

"Tidak membenarkan tindak kekerasan, terutama atas nama agama, baik yang dilakukan secara verbal maupun fisik," kata Ma'ruf dalam webinar nasional yang digelar IKADI dan BNPT, Minggu (4/4/2021).

Mantan Rais A'am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu melanjutkan, para da'i juga diharapkan senantiasa menjaga kerukunan dan persatuan, melalui 4 bingkai, yaitu bingkai teologis dengan mengedepankan teologi kerukunan; bingkai politik dengan penguatan empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika; bingkai sosiologis melalui pendekatan sosio kultural dan kearifan lokal; dan bingkai yuridis dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Gunakanlah narasi dakwah yang rahmatan lil ‘alamin dengan manhaj yang wasathy. Metode dakwah yang digunakan harus menyesuaikan situasi masyarakat Indonesia yang beragam dan majemuk," ujarnya.

Keempat, para da’i juga diharapkan dapat menjadi kekuatan komunitas yang mampu mendeteksi dini dan mengeliminasi pola pikir intoleran, egosentris kelompok, dan gerakan yang mengarah pada kekerasan. Selain itu, para da’i juga harus mampu mengantisipasi kemajuan teknologi yang mempengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat dan menjadi tantangan besar bagi aktivitas dakwah.

"Keberadaan organisasi IKADI saya harapkan dapat menjadi wadah yang solid untuk menyamakan persepsi dan pemikiran di kalangan para da’i tentang substansi dan dakwah yang sejalan dengan teladan Rasulullah SAW sebagaimana yang telah saya uraikan tadi, demi kemaslahatan umat, bangsa dan negara," pungkasnya. (*)