Pemkab Inhil Ikuti Deklarasi Pemilu Damai 2024

Pekanbaru - Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan berintegrasi di Tahun 2024 Mendatang, Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilin H.Syamsuddin Uti mengikuti Deklarasi Pemilu Damai di komplek mall SKA Co-Ex, Kota Pekanbaru, Senin (28/8/2023)

Pelaksanaan deklarasi Pemilu Damai 2024 mengangkat tema Pemilu vang bersih, aman, damai, kondusif dan berintegritas dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia

Acara ini dihadiri langsung Kapolda dan Wakapolda Riau. Ketua KPU Riau. Ketua Bawaslu Riau. Gubernur Riau Syamsuar, Ketua DPRD Riau, Danrem 031 Wirabima, Walikota/Bupati se-Provinsi Riau, seluruh pejabat Forkopimda Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau, Polda Riau dan jajaran, serta perwakilan 18 partai politik peserta Pemilu 2024 dan undangan lainnya.

Kapolda Riau, Irjen M Iqbal dalam sambutannya menjelaskan, Pemilu merupakan implementasi dari sila ke-4 Pancasila. Sejak tahun 1945, Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali.

Dalam segi pengamanan, Polda Riau telah mempersiapkan 28.946 personil Kuat Libat yang terdiri dari 3.912 personel Polda Riau, 620 personel TNI, 24.413 personel Linmas dan 64 penyidik Gakkumdu. Kemudian ada 2.643 personil Satwil, BKO PAM TPS 900 personel dan BKO Brimob 270 personel.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, satu hal yang harus diingat adalah harapan rakyat bahwa Pemilu bisa menjadi wahana pemenuhan hak-hak dan harapan rakyat.

Sehingga Pemilu yang damai dapat menghasilkan wakil rakyat yang berintegritas. Kesuksesan Pemilu ditentukan dengan kesiapan jajaran dari KPU, Bawaslu dan semua stakeholder hingga di tingkat desa, ucapnya.

Untuk diketahui, total pemilih di Provinsi Riau saat ini 4.732.174yang tersebar di 19.366 TPS di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Wabup Inhil H.Syamsuddin Uti yang dimintai keterangan usai mengikuti Deklarasi ini mengatakan bawah pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk memilih calon anggota legislatif atau wakil rakyat, dan calon pemimpinan nasional yang akan menentukan pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan.