Bupati Inhil Beserta Jajaran Sambut Kedatangan Roadshow Bus KPK RI di Provinsi Riau

Kemuning, - Bupati Indragiri Hilir H.M Wardan bersama jajaran serta Forkopimda Menyambut kedatangan rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka Roadshow Bus KPK, di Provinsi Riau, Senen (18/09/23)

Rombongan KPK RI tersebut berjumlah tujuh orang yang dipimpin langsung oleh Satgas 1 Dit Sosialisasi dan

Kampanye (Ditsoskam) Anti Korupsi KPK RI Yulianto Sapto Prasetyo. Kemudian, M. Zaini selaku Koord Biro Umum serta empat orang Tim Roadshow Bus KPK RI 2023 yakni, Heru Purnoyudo, Dwi Prehantoro, Eko Arusaputro Aji dan Dede Haryadi.

Kegiatan roadshow Bus KPK ini merupakan bagian dari sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat secara langsung dan sekaliqus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dalam pencegahan korupsi

Pada kesempatan ini, kami atas nama Provinsi Riau khususnya Kabupaten Indragiri Hilir mengucapkan selamat datang kepada tim roadshow bus KPK Rl yang telah memasuki wilayah Provinsi Riau,"

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah berkenan singgah di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kabupaten terdepan yang dilalui rombongan dalam rangka roadshow bus KPK RI di Provinsi Riau yang bertajuk jelajah negeri, bangun anti korupsi.

Melalui kesempatan ini juga bupati H.M Wardan mengharapkan kegiatan "Roadshow Bus KPJ Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Provinsi Riau dapat memberikan edukasi dalam memberantas dan mencegah korupsi di sekitar kita sehingga mempunyai budaya anti korupsi. Masa depan yang lebih baik tanpa korupsi adalah tujuan bersama, untuk itu perlu peran aktif masyarakat."harap bupati

Sementara itu Satgas 1 Ditsoskam Anti Korupsi KPK RI Yulianto Sapto Prasetyo menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebagai upaya KPK RI untuk melihat langsung daerah-daerah yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenal kasus korupsi. Karena, selama ini baik pencegahan maupun pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK baru terfokus di kota-kota besar saja.