Plt Gubri: Empat Juta Penduduk Riau Petani Sawit

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan sebanyak empat juta dari enam juta  penduduk di berbagai wilayah kabupaten/kota di Riau adalah kalangan keluarga petani perkebunan sawit dan sebagian kecil perkebunan karet.

"Mereka menggantungkan kehidupan dan perekonomian mereka di perkebunan tersebut yang selama ini harganya selalu ketergantungan pihak asing," kata Arsyadjuliandi saat menjadi pembicara pada diskusi publik yang diselenggarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Selasa (30/12/2014).

Diskusi yang didelenggarakan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru tersebut bertema "Mendorong Implementasi Open Government Partnership (OGP) Di Daerah, Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Migas".
Arsyadjuliandi mengatakan sejauh ini produksi migas akan terus mengalami penurunan dan akan habis dalam waktu tidak lama lagi.

Dengan demikian, lanjut dia, bisa dikatakan desakan daerah akan hasil migas terlambat karena hanya tinggal sisa-sisa migas di Provinsi Riau.

"Namun untuk memperjuangkan hak, itu tidak menjadi masalah. Salah satunya adalah transparansi tata kelola migas yang sejauh ini memang cukup tertutup. Daerah tidak banyak mengetahui jelas dan format pembagian hasil minyak bumi itu," katanya.

Tapi yang tak kalah penting dan patut menjadi perhatian kalangan elite di Pemerintah Pusat adalah perkebunan kelapa sawit.

Untuk diketahui, selama ini harga sawit dalam negeri khususnya di Riau, selalu memiliki ketergantungan dengan permintaan pasar internasional, seperti diatur oleh pihak asing.
"Jika kita bisa mengatur harga sendiri yang lebih menguntungkan petani dan ekonomi nasional, maka ini patut untuk diperjuangankan," katanya.

Arsyadjuliandi mengatakan sepanjang harga tandan buah segar (TBS) sawit hingga CPO atau minyak mentah kelapa sawit berada di pihak asing, maka akan sangat merugikan para petani.

"Yang harus dilakukan ke depannya adalah, bagaimana Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah daerah dan pengusaha serta petani, duduk bersama agar melakukan penetapan harga TBS dan CPO. Jika ini dilakukan secara bersama-sama, maka akan jauh menguntungkan dibandingkan migas yang terus mengalami penyusutan produksi," katanya.

Untuk diketahui, kelapa sawit juga mampu menjadi sumber energi menggantikan bahan bakar minyak yang selama ini membebani APBN, katanya. (antarariau/Trubunpekanbaruonline)