MPI Menilai, Pendidikan di Inhil Dijadikan Wahana Berpolitik Bagi Para Penguasa

Goriau.com

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Masyarakat Peduli Indragiri Hilir (MPI), sangat prihatin dengan keadaan pendidikan di Inhil akhir-akhir ini. Pasalnya, saat ini pendidikan di Inhil dinilai dijadikan ajang berpolitik bagi mereka-meraka yang mempunyai kekuasaan atau kedudukan di Negeri Seribu Parit ini.

Salah seorang anggota MPI, Oyonk Maldini kepada GoRiau.com, Sabtu (18/10/2014) mengatakan, dewasa ini, pendidikan di Inhil telah kehilangan rohnya sebagai jembatan transformasi sosial akibat carut-marutnya malpraktik yang dilakukan penguasa dan praktisi pendidikan di lapangan.

''Masih segar di ingatan kita , terjadinya mutasi Kepala Sekolah (Kepsek) secara besar-besaran kemarin menjadi tanda tanya kita, kenapa mutasi ini tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan dunia pendidikan,'' tanya Oyonk dengan nada heran.

Dikatakan dia, salah satu contoh nyata adalah seorang Kepsek yang sudah mengabdi puluhan tahun di kecamatan Kempas, sudah memiliki rumah sendiri, usaha keluarga, dan sangat bagus dalam bekerja tiba-tiba dipindahkan ke Desa Belaras, kecamatan Mandah.

''Ada apa ini?, dan lebih parahnya lagi pengganti beliau adalah salah satu Timses Caleg terpilih dari Partai yg baru. Apalagi, pengganti sang Kepsek adalah orang yang belum pernah mengikuti Pendidikan Cakep'' tambah dia.

Contoh lainnya, dikatakan Oyonk adalah, salah seorang guru yang seharusnya dilantik menjadi Kepsek, tiba-tiba posisinya digeser menjadi Pengawas Sekolah (PS), sedangkan syarat untuk menjadi PS adalah pernah menjadi Kepsek.

''Dan satu contoh lagi terjadi di SMPN dalam kota Tembilahan, dimana sang suami menjabat sebagai Kepsek dan istri tercintanya menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, ada apa ini? Apakah karna salah satu dari mereka adalah keluarga dari Kadisdik atau salah satu dari pejabat teras,'' ujar Oyonk.

Dari hal-hal itu, dikatakan Oyonk, dirinya berasumsi , Jabatan Kepala Dinas Pendidikan adalah jabatan politik, bukan jabatan profesional, karna jika profesional, tentu hal seperti ini tidak akan terjadi.

''Keputusan perbaikan ada di tangan Pemimpin, dalam hal ini kita menuntut Bupati Inhil, HM Wardan untuk menyelesaikan carut marut mutasi Kepsek ini. Jika memang benar dalam hati kecilnya ingin memperbaiki sistem di Inhil. Namun jika tidak maka jangan salahkan jika kami mengganti slogan Warohmah menjadi Walohmah,'' tutup Oyonk. (*)


Source: Goriau.com