DP2KBP3A Inhil Himbau Masyarakat untuk Tidak Melakukan Pernikahan Dini

INHILKLIK - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Forum Anak (FA) terus berupaya dan Himbauan untuk tidak melakukan pernikahan dini. 

Kepala Dinas P2KBP3A Inhil menyampaikan tentunya kita berkomitmen untuk tidak terjadi pernikahan dini atau anak yang belum mencapai usia minimal, karena sangat rentan angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. 

“Besar harapan kita semua yang telah memberikan upaya, kinerja, dan sumbangsih terbaiknya dalam merespon permasalahan nasional, yaitu perkawinan anak, tentunya mencegah pernikahan di bawah umur, Tentu hal ini sangat berdampak terhadap ketahanan nasional dan tantangan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing," jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan UUD terlihat, Pemaksaan perkawinan Pasal (10) UU TPKS menyebutkan bahwa pelaku perkawinan paksa bisa dipidana penjara paling lama 9 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.

Perkawinan Paksa yang dimaksud termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan dengan itu perlu melakukan berbagai upaya dan program untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur di Indonesia, salah satunya adalah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ( DRPPA) yang telah dideklarasikan pada tahun 2020 lalu, ” katanya 

Melalui Forum Anak Daerah dapat melakukan aksi strategi sebagai inovasi dan inspirasi upaya pencegahan perkawinan anak dibawah umur di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. 

“Besar harapan saya bahwa komitmen bersama yang akan kita bangun saat ini akan membuka pandangan kita terhadap berbagai permasalahan yang kita hadapi, kami yakin masyarakat mempunyai cara pandang ataupun terobosan baru untuk bersama mencegah perkawinan anak Dibawah umur tentunya sebagai perlindungan bagi anak dan menjunjung tinggi adat istiadat , hal ini semua dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak,” pungkasnya.