Bupati H. Herman Gelar Rakor Untuk Maksimalkan Penerimaan Opsen PKB dan BBN-KB

Untuk meningkatkan pengelolaan dan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada Kamis, 10 April 2024.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat Rumah Dinas Bupati dan dipimpin oleh Bupati H. Herman. Acara ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, Samino, Kepala Bapenda Inhil, Kepala Samsat, Kasat Lantas Polres Inhil, serta perwakilan dari Jasa Raharja.

Opsen adalah tarif tambahan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Dalam laporannya, Kepala Bapenda Inhil, Fadilah, mengungkapkan bahwa penerapan opsen telah dimulai sejak Januari, dengan penerimaan saat ini mencapai sekitar 6,5 miliar rupiah.

“Untuk meningkatkan penerimaan PKB, kami telah melaksanakan upaya penagihan tunggakan, termasuk mengirimkan data dan tagihan kepada wajib pajak yang menunggak, melakukan penagihan door-to-door, sosialisasi program penghapusan denda, serta razia gabungan bersama kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP,” jelas Fadilah.

Bupati H. Herman menekankan perlunya Bapenda berkontribusi dalam mencapai dan melampaui target yang ditetapkan oleh Dispenda Provinsi. Ia meminta agar kendala yang ada dapat diidentifikasi dan diatasi.

“Bapenda perlu terlibat langsung di lapangan, dan Satpol PP juga harus dilibatkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak, termasuk bea balik nama kendaraan,” imbuh H. Herman.

Selain itu, Bupati merencanakan untuk mengundang pemilik dealer kendaraan baru dan showroom motor bekas di Inhil agar proses Bea Balik Nama dapat dilakukan secara langsung saat penjualan.

“Kami juga akan melakukan razia di daerah dengan potensi tinggi seperti Guntung, Pulau Kijang, Kota Baru, dan Kemuning. Razia ini penting untuk mengingatkan masyarakat akan kewajiban mereka terhadap pemerintah,” tutup H. Herman.