Kemenhub Siap Tindaklanjuti Usulan Senator Abdul Hamid: Aktifkan Bandara Tempuling dan Pelabuhan Samudera Inhil

Jakarta – Kementerian Perhubungan menyatakan siap menindaklanjuti usulan yang disampaikan Anggota DPD RI asal Riau, Senator H. Abdul Hamid, terkait pengaktifan kembali Bandara Tempuling dan Pelabuhan Samudera yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol (Purn) Drs. Suntana, M.Si, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komite II DPD RI dan Kementerian Perhubungan, Selasa (26/8/2025).

"Insya Allah, usulan Bapak akan kami tindaklanjuti," ujar Wamenhub Suntana. Ia juga menambahkan bahwa Gubernur Riau sebelumnya sempat mengajukan audiensi, namun masih menunggu waktu yang tepat untuk bertemu langsung dengan Menteri Perhubungan.

Dalam kesempatan tersebut, Senator Abdul Hamid menyampaikan beberapa aspirasi daerah. Salah satunya adalah kondisi Bandara Tempuling yang saat ini memprihatinkan akibat keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Ia berharap agar Kemenhub dapat mengambil alih aset sekaligus operasional bandara.

Selain itu, Abdul Hamid juga menyoroti Pelabuhan Samudera yang telah dihibahkan kepada PT Pelindo sejak tahun 1996, namun hingga kini tidak pernah beroperasi.

"Kami berharap Kemenhub dapat membangun kembali dan mengoperasikan Pelabuhan Samudera yang sudah lama terbengkalai. Ini penting karena masyarakat Inhil, terutama di wilayah selatan, menghadapi kesulitan mobilitas. Jika pelabuhan ini difungsikan kembali, tentu akan sangat bermanfaat, mengingat Inhil adalah daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia," tegas Abdul Hamid.

Menurutnya, Riau merupakan salah satu daerah penghasil komoditas utama seperti CPO dan kelapa, di mana sekitar 350 ribu hektare lahan kelapa berada di Kabupaten Inhil. Namun tanpa keberadaan pelabuhan yang berfungsi, distribusi komoditas ini akan terkendala.

Selain persoalan di Inhil, Abdul Hamid juga menyampaikan aspirasi dari Pemkab Siak terkait perpanjangan kerja sama pengoperasian Pelabuhan Tanjung Buton milik Kemenhub dengan BUP PT Samudera Siak, guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Usulan tersebut pun secara resmi diserahkan langsung kepada Wamenhub Suntana.