Bupati Inhil Tekankan Transparansi dan Kesiapan OPD Hadapi Pemeriksaan Rinci LKPD 2025

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengikuti Entry Meeting pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 pada kamis 2 April 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Tembilahan ini diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tantawi Jauhari, yang mewakili Bupati Inhil, Herman.

Entry Meeting yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 secara nasional. Pelaksanaannya dilakukan secara serentak dan virtual, mencerminkan sinergi antara BPK RI dan seluruh pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi. Turut hadir Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Dirjen PKN V) BPK RI, Widhi Widayat, jajaran pimpinan perwakilan BPK di berbagai wilayah, Anggota Komisi II DPR RI, serta kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia.

Dari Kabupaten Indragiri Hilir, kegiatan ini juga diikuti oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Sekda Tantawi Jauhari, seluruh OPD diminta untuk menunjukkan kesiapan penuh serta bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung, khususnya dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan.

“Kami dari pemerintah mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada OPD, untuk dapat mengikuti dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini dengan baik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan ketepatan penyajian data menjadi kunci penting dalam mendukung kelancaran pemeriksaan, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah kepada publik.