PWI Minta Pemkab Inhil Aktifkan Kembali GTV

Ilustrasi

INHILKLIK.COM, Tembilahan - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir menekankan Pemkab Inhil untuk mengaktifkan kembali Gemilang Televisi (GTv). Karena selama ini media ini telah mewarnai dan berkontribusi pemberitaan potensi Negeri Seribu Parit ini.

"Kami mendesak Pemkab Inhil kembali mengaktifkan Gemilang Televisi yang selama ini sudah dikenal masyarakat dan memberikan kontribusi dalam bidang publikasi dan menyebarkan luas informasi kegiatan Pemkab dan potensi daerah kepada publik," ungkap Ketua PWI Kabupaten Inhil, M Yusuf, Selasa (9/9).

Tambahnya, tidak seharusnya Pemkab Inhil �menghamburkan� uang sekitar Rp 3,6 miliar hanya untuk menjalin kerjasama dengan televisi lokal lain yang justru tidak ditonton dan memang tidak dapat menjangkau seluruh kecamatan di Inhil, kecuali hanya segelintir pemirsa pelanggan televisi berbayar (Tv kabel).

"Kalau memang Pemkab Inhil ingin melakukan publikasi kegiatan dan kebijakan dalam scope lebih luas, maka sebaiknya menjalin kerjasama publikasi dengan Metro Tv atau Tv One dan media nasional lainnya yang jelas ditonton seluruh Indonesia, bahkan Presiden RI pun menontonnya," sebutnya.

Disebutkan Yusuf, dengan dana kerjasama sekitar Rp 3,6 miliar ini sudah jelas dapat menjalin kerjasama dengan televisi nasional tersebut dan hasilnya juga jelas dapat dilihat bukan hanya masyarakat Inhil, tapi juga masyarakat Indonesia yang menonton televisi tersebut.

Dengan dana kerjasama sebesar ini sudah dapat dipastikan publikasi tentang kegiatan/ kebijakan serta potensi Kabupaten Indragiri dapat tayang beberapa dalam satu bulan. Sebagai gambaran di media televisi nasional dalam satu kali spot tayang memerlukan dana hanya ratusan juta saja.

Untuk diketahui, berdasarkan pengakuan beberapa pendiri Gemilang Televisi (GTv) saat mengudara beberapa tahun lalu, televisi lokal ini mampu menjadi ajang berkarya anak negeri dalam mengangkat berbagai kegiatan/ kebijakan dan potensi daerah. Bahkan, media ini mampu memberikan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil kerja mereka.

Sehingga banyak kalangan mempertanyakan dan menyayangkan kebijakan Pemkab Inhil yang justru mengambil kebijakan keliru dan cenderung hanya menggerogoti APBD bagi kegiatan yang tidak jelas manfaatnya.

Kebijakan ini juga mengindikasikan tidak adanya keberpihakan kepada penyelamatan aset daerah. (Riautrust)