Bupati Inhil Sampaikan Ranperda Perubahan APBD 2014

Bupati Inhil, HM Wardan menyampaikan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2014/Hum Pemkab Inhil/kapurnews.com

INHILKLIK.COM, Tembilahan - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2014, di Gedung DPRD Kabupaten Inhil, Jalan Soebrantas Tembilahan, Senin (8/9/2014).

Rapat Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Inhil, HM Raus Walid didampingi Sekretaris, H Masdar ini turut dihadiri Unsur Mupida, Sekda, Ketua KPU, sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Bupati Inhil, HM Wardan dalam penyampaiannya mengatakan, besaran anggaran perubahan pendapatan daerah Kabupaten Inhil tahun 2014 menjadi Rp1,790 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp94 miliar atau 5,57 persen dari anggaran semula sebesar Rp1,695 triliun.

Perubahan pendapatan daerah tersebut, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula direncanakan Rp82 miliar menjadi Rp107 miliar, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp25 miliar atau 31,37 persen. Kemudian, pendapatan dana perimbangan yang semula direncanakan Rp1,434 triliun, setelah Perubahan APBD diperkirakan menjadi Rp1,498 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp65 miliar atau sekitar 4,59 persen.

Selanjutnya, dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah semula direncanakan Rp188 miliar, setelah Perubahan APBD diperkirakan menjadi Rp192 miliar, mengalami kebaikan sebesar Rp3 miliar atau 1,79 persen.

Sementara itu, perubahan untuk belanja daerah diestimasikan juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2,144 dari anggaran sebelumnya Rp2,071 triliun, yang naik sebesar Rp73 miliar atau sekitar 3,53 persen.

“Dengan keterangan di atas, maka anggaran perubahan 2014 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp354 miliar. Di mana, pada APBD murni defisit Rp376 miliar. Sehingga defisit berkurang menjadi Rp21 miliar atau sebesar 5,69 persen,” ujar Bupati.

Adapun rencana belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2014 dialokaiskan untuk belanja tidak langsung, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan pembangunan desa dan partai politik, serta belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp950 miliar, yang pada APBD murni Rp948 miliar, sehingga mengalami kenaikan Rp1 miliar atau sekitar 0,19 persen.

“Sedangkan untuk belanja langsung, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal direncanakan sebesar Rp1,194 triliun, jika dibandingkan pada APBD murni sebesar Rp1,122 triliun, maka mengalami kenaikan Rp71 miliar atau sekitar 6.35 persen,” terangnya.

Kemudian, penerimaan pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp440 miliar, jika dibandingkan SILPA pada APBD murni Rp436 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp3 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD tidak mengalami perubahan, yakni Rp5 miliar.

Dengan demikian, jumlah pembiayaan netto pada anggaran perubahan 2014 diperkirakan sebesar Rp434 miliar. Dimana, pada APBD murni Rp430 miliar, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp3 miliar atau sekitar 0,88 persen.

“Berdasarkan uraian di atas, maka sisa lebih pembiayaan pada Perubahan APBD diperkirakan sebesar Rp79 miliar, sedangkan pada APBD murni Rp54 miliar, atau meningkat sebesar Rp25 miliar atau sekitar 46,08 persen,” imbuhnya. (Adv/humas/Kapurnews)