Kesiapan Mental Guru di Riau Diragukan

INHILKLIK.COM, Pekanbaru - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno mengaku ragu dengan kesiapan mental guru pendidikan luar biasa (LB) dalam menjalani Kurikulum 2013. Bahkan, dalam tiga tahun kedepan, Dwi sulit memastikan tingkat kelulusan UN untuk sekolah-sekolah LB di Riau mampu mencapai 90 persen.

Hal ini disampaikan Kadisdik ketika menghadiri rapat koordinasi Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK), Rabu (28/5) malam kemarin. Kegiatan itu dihadiri oleh sejumlah pengajar PK dan PLK dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Dijelaskan Dwi, keraguan yang ia rasakan mempunyai alasan sendiri. Menurut dia, cara belajar pola lama yang tertuang dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berbeda dengan Kurikulum 2013. "Kalau dulu guru lebih banyak menyampaikan informasi pembelajaran ke murid. Tapi sekarang murid yang dituntut harus banyak bertanya ke guru. Hal itu diyakini sulit kalau diterapkan di pendidikan LB," ujarnya.

Karena itu, Disdik pernah meminta kepada rektor perguruan tinggi di Riau untuk mencari mekanisme yang tepat agar Kurikulum 2013 berjalan maksimal di sekolah LB. Disamping itu, dia juga mendorong guru PK dan PLK mengambil S2 Psikologi. Sehingga mereka paham dengan cara mengajar anak LB.

Ditanya apakah penerapan Kurikulum 2013 di sekolah LB telah disertai petunjuk teknis, Dwi menjawab sudah ada. Namun, dia menekankan pentingnya mensinkronkan petunjuk teknis itu dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah LB di Riau.

Dari segi fasilitas, sekolah-sekolah di Jawa bisa dikatakan sudah lengkap. Tapi di Riau, banyak sekolah LB yang dari segi fasilitas masih tergolong minim. Dia mencontohkan beberapa sekolah LB di Bengkalis dan Kepulauan Meranti yang jelas tak sama dengan di Jawa.

Untuk itu, guru LB harus mempunyai pendidikan khusus. Artinya Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP) harus berpikir bagaimana membuat pendidikan khusus bagi guru pendidikan khusus.

Disamping itu, Kadisdik juga menekankan pentingnya jumlah dana pusat dibesarkan ke daerah. Sehingga, pemerintah daerah tidak lagi memikirkan masalah anggaran ketika ingin meningkatkan kualitas pendidik dan pendidikan LB.

Dwi menilai, pemerintah pusat selama ini terkesan enggan menggelontorkan dana pendidikan ke daerah. Kalaupun ada, jumlahnya tergolong kecil. Padahal, daerah-lah yang bersinggungan langsung dengan sekolah, peserta didik dan elemen lainnya yang berperan dalam dunia pendidikan.

Dalam melakukan kajian pendidikan, pihak pusat juga kiblatnya lebih pada kondisi sekolah dan siswa di Pulau Jawa. Alhasil, apa yang mereka kaji terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan di Provinsi Riau.

Dia mencontohkan, di Riau sendiri masih ada peserta didik yang kondisinya memprihatinkan. Dari pantauannya di lapangan, Dwi mengutarakan ada proses belajar yang harus dilakukan di luar kelas. Bahkan di badan jalan karena seiring belajar siswanya harus menjaga adiknya.

Untuk tulis menulis, tidak mereka lakukan di buku. Melainkan di atas aspal menggunakan kapur. Kalau mau dihapus, tinggal pakai kain basah. "Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan dan apa yang telah disusun oleh profesor-profesor dari pusat tidak selamanya dapat dipakai dalam proses belajar seperti ini," tuturnya.

Dwi mengaku telah meminta pada Kepala LPMP Riau agar berdiskusi dengan pihak kementerian agar mencari format mendidik yang cocok untuk kondisi seperti diatas. Menurut dia, hal itu diperlukan agar pembelajaran yang diberikan dapat diterima baik oleh peserta didik.

Sementara itu, Panitia Pelaksana, Tri Atmi menjelaskan, rapat koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam pelaksanaan pendidikan PK dan PLK. Sehingga, dalam melakukan PK dan PLK, pendidik sejalan dengan paradigma baru yang lebih memberdayakan sekolah.

Kegiatan ini juga bermanfaat mensosialisasikan kebijakan pemprov di bidang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah tentang pendidikan khusus. Lalu, guna menjaring data tentang pembinaan PK dan PLK. Mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan PK dan PLK. (*)


Source: http://pekanbaru.tribunnews.com/