Waduh, Ada Caleg di Riau yang Sudah Habis Rp8 Miliar Tapi Gagal

Ilustrasi/Net

INHILKLIK.COM, Jakarta - Caleg incumbent DPD RI Intsiawati Ayus mengakui, Pemilu 2014 sangat melelahkan, rumit, dan sarat politik uang. Ada caleg yang sudah habis Rp8 miliar, tapi gagal.

''Permasalahan begitu banyak, rumit, dan serba uang. Ini membuat setiap kontestan menjadi kelelahan, dan akhirnya menyerah, menerima apa adanya. Yang mungkin sangat lelah lagi, ada caleg DPD RI yang menghabiskan Rp 8 miliar, tapi gagal,'' ujar caleg incumbet DPD RI (asal Riau) Intsiawati Ayus, di DPD RI.

Menurutnya, hal lain yang melelahkan, karena saya harus menugaskan banyak tim yang bekerja siang malam dan sampai memasak untuk menyiapkan makan mereka khawatir sakit. Sebab, kalau perolehan suara itu tidak dikawal, maka akan hilang. ''Itu pun tetap hilang meski sedikit dan saya anggap untuk beramal,'' ujarnya.

Money politics (politik uang) kali ini menurut Ayus, seperti MLM (multi level marketing), sehingga sangat melelahkan menghadapi orang-orang yang sangat pragmatis itu. Namun, dirinya tetap lolos dengan memperoleh suara sekitar 350 ribuan, dengan menghabiskan dana sekitar Rp 400 juta.

''Perolehan suara itu pun karena dirinya sudah sepuluh tahun investasi ke rakyat sebagai anggota DPD RI, yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya sebagai wakil daerah. Itu suara-suara dari rakyat yang aspirasinya saya perjuangkan,'' ungkapnya.

Di sisi lain, buruknya pemilu kali ini dari administrasi dan penyelenggara pemilu di lapangan. Khusus caleg DPD RI jadwal sosialisasinya sangat minimal, sementara daerah pemilihannya sangat luas. ''Iklan DPD juga tak sebesar partai, padahal jaringan harus dibangun sendiri, karena bukan partai,'' ujarnya.

Dia berharap ke depan selain penyelenggara pemilu di lapangan lebih baik, juga ada rekrutmen caleg DPD RI yang lebih berkualitas, kapabel, dan kompeten, karena mereka itu akan bertugas untuk membuat legislasi, melakukan pengawasan, dan menyusun anggaran. Karena itu UU Nomor 8 tahun 2012 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) harus direvisi.

''Lembaga negara ini untuk menghasilkan kebijakan, lha kalau orang yang membuat kebijakan merupakan tangan-tangan kotor, maka makin rusak saja negeri ini,'' ungkapnya. (*)


Source: poskotanews.com