Menteri Kesehatan Dilaporkan ke KPK

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi

INHILKLIK.COM, Jakarta — Gerakan Indonesia Bersih dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi melaporkan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Nafsiah dalam pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2009-2013. Kerugian negara dari pengadaan alat kesehatan itu ditaksir sekitar Rp 294,1 miliar.

"Yang kami laporkan adalah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Sekjen Kemenkes Supriyantoro, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Akmal Taher, Dirjen P2PL Candra Yoga Aditama, dan dirjen-dirjen lainnya," kata Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lamen Hendra Saputra di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Lamen mengaku mendapatkan data awal soal dugaan penyelewengan di Kemenkes tersebut dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Data itu kemudian dikaji kembali oleh Liga Mahasiswa Nasional. Ia berjanji akan memberikan data lanjutan atas kasus ini kepada KPK.

Menurut Lamen, KPK menyambut baik laporan ini dan berjanji akan memanggil Lamen lagi untuk melengkapi data-data terkait laporan tersebut. "Kami tidak mau lagi melihat adanya pasien-pasien yang ada di rumah sakit di Indonesia itu dibuang, seperti kejadian yang ada di Lampung. Kemudian juga pelayanan yang sangat buruk yang menolak pasien, rakyat miskin di rumah sakit, itu kami tidak ingin ada lagi kasus-kasus tersebut," ujar Lamen.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhi Massardi berharap, laporan yang disampaikan ini bisa memacu KPK untuk membersihkan Kementerian Kesehatan. Dia menilai modus operandi korupsi di setiap kementerian lebih kurang sama, yakni berkaitan dengan penggelembungan harga atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan proyek.

"Tapi sampai hari ini kan tidak ada penanggung jawab resminya. Menteri-menterinya yang dipanggil KPK untuk dimintai pertanggungjawabannya, seolah-olah korupsi ini hanya di tingkat bawah. Oleh karena itulah, kami akan terus mengawasi proses pemberantasan korupsi di kementerian-kementerian di Indonesia," kata Adhi. | kompas