Politikus Malaysia Rela Gantikan Posisi Penumpang

Datuk Mahfuz Omar (The Star)

Kuala Lumpur (Inhilklik) - Anggota koalisi politik Pakatan Rakyat di Malaysia mengaku bersedia menggantikan posisi 239 penumpang dan awak pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH370. Hal ini berlaku jika hilangnya pesawat tersebut memang dipicu oleh aksi pembajakan.

Berbicara di gedung parlemen, salah satu anggota koalisi ini, Datuk Mahfuz Omar dari PAS menuturkan jika memang benar pesawat tersebut dibajak, maka tentu saat ini tengah berlangsung negosiasi. Pakatan Rakyat terdiri atas 3 partai politik yakni People's Justice Party (PKR), Democratic Action Party (DAP), dan Pan-Malaysian Islamic Party (PAS).

"Keprihatinan kami sekarang adalah keselamatan para penumpang. Saya bersedia untuk menggantikan tempat para penumpang dan menjadi sandera jika memang diperlukan," ucap Mahfuz Omar seperti dilansir The Star, Senin (17/3/2014).

Politikus Malaysia itu menambahkan bahwa tawaran ini juga melibatkan pemimpin Pakatan Rakyat lainnya.

Dalam sesi parlemen, Mahfuz mendorong Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan pelaksana tugas Menteri Transportasi Datuk Seri Hishammuddin untuk menjelaskan banyak pertanyaan tak terjawab yang menyelimuti hilangnya pesawat MAS MH370 tersebut.

"Tidak apa jika Parlemen membantah mosi untuk membahas isu itu, tapi Perdana Menteri atau Menteri Transportasi seharusnya tampil di depan dan memberi penjelasan," tegasnya.

Isu pembajakan pesawat MAS MH370 menguat setelah hasil investigasi menunjukkan bahwa pesawat tersebut sengaja dialihkan rutenya hingga menyimpang dari rute seharusnya, Kuala Lumpur-Beijing. Radar militer juga menangkap jejak pesawat yang terus mengudara selama beberapa jam setelah hilang kontak.

Ada dua kemungkinan jalur baru yang ditempuh pesawat tersebut, yakni mengarah ke koridor utara kawasan Asia Tengah, mulai dari perbatasan Kazakhstan dan Turkmenistan menuju Thailand utara, atau mengarah ke koridor selatan, mulai dari Indonesia menuju Samudera Hindia bagian selatan. Kini pencarian besar-besaran terus dilakukan dengan melibatkan 26 negara termasuk Indonesia. | detik