Pro dan Kontra Terkait Isu Pergantian Sekda Inhil

Ahad, 12 Januari 2020 - 23:36:47 WIB
Pro dan Kontra Terkait Isu Pergantian Sekda Inhil

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Awal tahun 2020, pemberitaan di media online dan sosial media di kalangan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dihangatkan oleh isu pergantian Sekretaris Daerah (Sekda). Meskipun kabarnya masih simpang siur, isu tersebut lantas memantik komentar dan pendapat dari berbagai pihak, terutama dikalangan politisi negeri seribu parit.

Wakil Ketua DPRD Inhil, Maryanto misalnya. Mantan Ketua PDI-P Kabupaten Inhil itu menilai belum ada sosok yang layak untuk menggantikan figur Sekda Inhil saat ini, Said Syarifuddin.

Maryanto berargumen untuk menjabat sebagai seorang Sekda harus memenuhi persyaratan seperti minimal pernah menjadi kepala dinas beberapa kali terutama sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda).

"Karena yang diurus itu sebagai ketua TAPD. Jadi pergantian Sekda itu bukan soal suka tidak suka. Boleh dilanggar tapi tunggu kehancuran. Karena bagaimana bisa memberikan kemajuan kalau tidak paham,” ujar Maryanto, Selasa (07/01/2020).

Selain itu, tanggapan berbeda datang dari politisi Golkar, Edy Harianto Sindrang. Anggota DPRD Inhil 3 Periode ini menilai soal pergantian Sekda adalah sesuatu yang wajar karena merupakan hak priogratif Bupati.

"Tidak ada masalah jika Bupati (Wardan, red) menghendaki. Soal siapa yang layak bukan kapasitas saya untuk menjawab, yang penting eselon II dan mengikuti assessment," kata ujar Edy, Kamis (09/01/2020).

Lebih lanjut Edy menambahkan, selagi memenuhi aturan dan ketentuan siapa saja memiliki peluang untuk menjabat sebagai Sekda Inhil.

"Semua Kepala Dinas memiliki peluang, yang menilai ya Bupati. Wardan itu ketua DPD Golkar Inhil, saya sebagai anggota Partai Golkar mendukung penuh apa yang menjadi keputusan Bupati," kata Edy yang khas dengan rambut putihnya.

Namun Edy berharap soal isu pergantian Sekda Inhil tidak dikait-kaitkan dengan persoalan politik Pilkada Inhil 2023 yang terbilang masih lama.

"Pilkada masih jauh. Lebih baik kita mengurus kepentingan masyarakat. Kita jangan mencampuri yang bukan kewenangan kita," tegas Edy.

Terakhir Edy juga mengatakan dirinya tidak terlalu ambil pusing terkait isu tersebut. Menurutnya mau bergati atau tidak yang penting roda pemerintahan berjalan dengam baik dan lancar.

"Mau bertahan atau tidak pointnya yang penting Sekda itu harus harus mampu menyehatkan APBD, sehingga tidak ada yang namanya tunda bayar," tutup Edy. 

sumber: iklik.co.id


[ Ikuti Terus InhilKlik Melalui Media Sosial ]







TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Ahad, 08 Maret 2020 - 18:06:44 WIB

Terobos Pasar Ekspor, Abdul Wahid Dorong Produksi Susu Nabati Berbahan Dasar Kelapa

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Wahid

Rabu, 26 Februari 2020 - 19:31:52 WIB

Dani M Nursalam: Reses Penting Untuk Bahan Bersuara di Provinsi

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Pasca dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, H Dani M Nursalam kem

Jumat, 14 Februari 2020 - 00:26:54 WIB

Abdul Wahid : Provinsi Riau Terindikasi Rawan Gerakan Terorisme

INHILKLIK.COM - Anggota MPR RI H. Abdul Wahid Gelar Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dihadapan para pes

Ahad, 19 Januari 2020 - 17:00:44 WIB

Proyek KCIC Harus Kordinasi Dengan Pemda

INHILKLIK.COM, BEKASI- Proyek pengerjaan jalur jaringan rel kereta cepat atau biasa disebut dengan p

Selasa, 05 November 2019 - 23:43:07 WIB

Ketua DPRD Inhil Dukung Program Peningkatan Sanitasi Sehat Menuju Desa ODF

Ketua DPRD Inhil sangat mendukung berbagai program yang saat ini tengah dilakukan oleh Dinas Kesehat

Selasa, 05 November 2019 - 12:14:03 WIB

Capaian Program Pemda Inhil 1 Kecamatan 1 Alat Berat Tidak Sesuai Harapan

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) menilai ba