Janji Pemerintah Jika Pengusaha Sawit Bayar Pajak

INHILKLIK.COM, JAKARTA - Pemerintah menginginkan agar Badan Pengelola Kelapa Sawit bisa menciptakan suatu kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan konsep yang selama ini terus diupayakan Presiden Joko Widodo. Yakni, bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tidak hanya dari sisi pengusaha, namun juga dari sisi para petani.

Bendahara negara menilai, sudah seharusnya kegiatan ekonomi di sektor tersebut mampu menciptakan aspek keadilan dan kestabilan.

“Keadilan, berarti tidak boleh ada perusahaan yang sangat kaya raya, sementara petani tidak menikmati share yang cukup. Atau, semua risiko diberikan kepada petani,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menginginkan agar kalangan pengusaha kelapa sawit, baik itu pengusaha yang masuk kategori besar maupun menengah, bisa mentaati kewajibannya kepada negara dari sisi perpajakan. Hal ini dilakukan, dalam rangka menciptakan level kesetaraan dengan Wajib Pajak lainnya.

“Ini adalah jawaban dari masalah keadilan sosial masyarakat Indonesia. Saya berharap, pelaku pasar bisa menyampaikan kepatuhan dalam membayar pajak, berdasarkan jumlah lahan, produksi, dan tidak melakukan praktik transfer pricing yang tidak adil,” ujarnya menambahkan.

Ani bahkan berjanji, apabila para pengusaha patuh terhadap kewajibannya kepada negara, pemerintah akan mendukung seluruh kebijakan BPDP Kelapa Sawit. Bahkan, tak terkecuali memberikan insentif bagi para pengusaha di sektor tersebut, agar bisa menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

“Saya akan mendukung seluruh kegiatan industri, dari hulu dan hilir. Saya melihat policy di Kemenkeu, untuk memberikan dukungan agar menciptakan nilai tambah yang baik dan kompetitif,” katanya.

Mampu Ciptakan Demand

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan kepada Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Dono Boestami, agar Badan Layanan Umum tersebut bisa menciptakan pangsa pasar, meskipun saat ini harga komoditas mulai merangkak naik. Hal tersebut dilakukan, sebagai bentuk antisipasi.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu tak ingin, kelapa sawit justru akan bernasib seperti komoditas-komoditas yang lain yang pernah menjadi andalan Indonesia. Sejarah mencerminkan, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia justru tidak dapat memanfaatkan kelimpahan tersebut.

“Kita sudah punya banyak di masa lalu. Kita punya sesuatu yang diperhatikan negara-negara adidaya seperti Eropa. Mereka mencari rempah-rempah. Dimana itu semua sekarang? Hilang jadi tidak berarti.” (ckp)