Pejabat BPK yang Kena OTT KPK Pernah Fitnah Ahok dalam Audit RS Sumber Waras

INHILKLIK.COM, JAKARTA - Seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan auditor senior dengan titel dan jabatan cemerlang, Sabtu (27/5/2017).

Seperti diketahui Tim Satgas KPK memeriksa oknum pejabat auditor utama BPK yang ditangkap pada Jumat (26/5/2017).

Seperti dikutip dari Tribunnews.com pejabat tersebut berinisial RS.

Kini RS akan diperiksa selama 1x24 jam untuk selanjutnya ditentukan statusnya apakah dinaikkan menjadi tersangka atau tidak.

"OTT dilakukan di Jakarta terkait dengan Penyelenggara Negara di salah satu institusi. Kami masih periksa yang bersangkutan 1x24 jam dulu," terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

RS merupakan sosok yang tak asing.

Ia memiliki 'jejak' yang sangat mengejutkan.

Kiprahnya tercatat jelas di situs resmi BPK yakni di bpk.go.id.

RS merujuk pada nama 'melegenda' catatannya cemerlang di BPK menempati beberapa posisi strategis.

Ia pernah menjabat sebagai Kepala BPK RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).

Seperti dikutip dari Tribun Manado, inisial RS resmi memimpin Kantor BPK RI Perwakilan Sulut.

Saat itu memori jabatan kepala perwakilan diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VI, Abdul Latief SE MM, Senin (15/8/2011) sekitar pukul 11.30 Wita di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulut.

Petinggi BPK RI, terdiri Anggota VI Dr Rizal Djalil, Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan SH MH, Inspektur Utama Dr Drs Mahendro Sumarjo MM, hadir dalam acara tersebut.

Gubernur Sulut (saat itu) Dr Sinyo Harry Sarundajang, bupati dan walikota turut hadir dalam acara tersebut.

RS saat ini merupakan Auditor Utama KN III.

Seperti dikutip dari situs resmi BPK RI, pada tanggal 29 November 2016 RS dikukuhkan sebagai bagian Dewan Pengurus KORPRI BPK Masa Bakti 2016-2021.

RS bahkan merupakan Ketua Dewan Pengurus KORPRI BPK.

Publik kaitkan ke Ahok

Kenapa demikian?

Ternyata auditor tersebut disebut-sebut sebagai sosok auditor di balik keputusan terjadi kerugian negara atas pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras hingga menyeret-nyeret nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Seperti dikutip dari Kompas.com pada Senin (20/6/2017) BPK atas hasil audit investigasi menyatakan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI terindikasi mengalami kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis berharap hasil audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

Harry berikan pernyataan, jika hasil audit BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras tidak ditindaklanjuti maka patut diduga ada sebuah pelanggaran.

Saat itu KPK menilai tidak terjadi pelanggaran hukum dalam pembelian rumah sakit tersebut.

Kasus tersebut tidak dibawa ke jalur hukum setelah KPK menilai tak ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

Benarkah RS merupakan bagian tim atau justru koordinator dalam melakukan audit investigasi kasus Rumah Sakit Sumber Waras?

TribunWow.com belum berhasil memastikan hal tersebut, namun beredar di media sosial santer disebutkan kalau RS menjadi bagian dari audit investigasi tersebut.

"Ini salah auditor BPK yang tertangkap tangan oleh KPK. Salah satu yg memfitnah Ahok dalam kasus Sumber Waras," tulis akun Twitter #NO2ISIS‏ @TolakBigotRI. Nama terpampang auditor BPK, bergelar doktor; Dr Rochmadi Saptogiri SE MM Ak.

Akun Twitter tersebut mengunggah sebuah screenshoot foto dan biodata jejak pendidikan dan karier RS.

Pada postingan tersebut juga menuai banyak respons netizen lainnya yang berisi hujatan.

Banyak yang menyayangkan titel pendidikan tinggi, karier cemerlang dan penghasilan yang besar namun kena OTT KPK.

"Org2 yg pernah menuduh & mendzolimin p' Ahok bertubi2 akhirnya semua tuduhan tsb berbalik ke diri mereka & akan masuk penjara!!," respon akun #RIPHukumInd‏ @joice_marpaung.

OTT suap pemberian WTP Kementerian

Pejabat tinggi BPK berinisial RS kena OTT KPK terkait hasil audit keuangan BPK terhadap sebuah kementerian.

Hasil audit BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada kementerian tersebut.

"Iya sekitar itu," ujar Wakil Ketua La Ode Muhammad Syarif saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Pemberian WTP tersebut diduga diberikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

KPK telah menyegel salah satu ruangan pegawai kementerian tersebut.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Kabinet Eko Putro Sandjojo membenarkan salah satu ruangannya turut disegel Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya dapat informasi salah satu ruang pegawai saya disegel KPK," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat dihubungi, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Untuk memastikannya, Eko Putro Sandjojo mengirim biro hukum ke KPK terkait penyegelan tersebut.

"Saya kirim biro hukum saya ke KPK untuk mendapatkan informasi," kata dia. (trb)