3 Eskavator Bantuan Pemda Inhil Tak Berikan Solusi

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Dengan menyerahkan secara langsung pengelolaan bantuan eskavator kepada masyarakat, maka sama saja menambah beban baru, karena masyarakat terutama para petani harus beriuran untuk membeli bahan bakar minyak dan biaya operasional lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi terkait dengan penyerahan bantuan 3 unit eskavator dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk 3 kecamatan, beberapa waktu lalu. Dikatakan Junaidi, jika pengelolaannya memang diserahkan langsung ke masyarakat, ini sama saja menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tidak mampu mengatasi permasalahan kerusakan kebun masyarakat. "Seharusnya, itu dibiayai pemerintah. Jadi, kenapa malah dibebankan kepada petani," tutur Junaidi saat berbincang dengan awak media di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini. Lebih jauh dijelaskan Junaidi, apabila diserahkan kepada pihak kecamatan, maka siapa yang akan bertanggungjawab atas pemeliharaan barang tersebut, karena jika bukan ahlinya, tentu tidak akan mudah menjaga alat berat yang sangat mahal harganya. "Selain biaya untuk bahan bakarnya, pikirkan juga, siapa yang akan memelihara alat itu," tambahnya. Terkait dengan alasan pemerintah sebelumnya, yang menyatakan bahwa dengan menyerahkan eskavator ke kecamatan ini, dapat mempercepat penanggulangan kebun tanpa proses lelang yang begitu panjang, Junaidi menganggap hal itu bukan suatu pemikiran yang tepat. "Sewakelola juga tak perlu pelelangan. Jadi kenapa harus diserahkan kepada kecamatan, apakah dengan alasan begitu dapat selesai permasalahannya," kata Junaidi. Oleh karena itu, ditegaskan Politisi dari Partai Golkar Inhil ini, Komisi II akan menyetujuinya sepanjang tidak menyusahkan masyarakat. Tetapi, bagi petani yang kebunnya rusak namun tidak mampu ikut beriuran membeli bahan bakar, tentu eskavator ini hanya terpakai untuk mereka yang mampu saja. "Saat memberikan bantuan eskavator ini, SKPD terkait juga tidak pernah membicarakannya dengan Komisi II. Jadi kesannya, kita seperti tak dianggap, padahal kita bermitra. Karena iti, kalau kita yang tidak mampu, jangan dibebankan kepada masyarakat," pungkasnya. (Rentakriau)