Ini Delapan Menteri yang Direkomendasikan Dicopot

Pelantikan Kabinet Kerja Jokowi-JK. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

INHILKLIK.COM - Popularitas Presiden Joko Widodo terus menurun. Dari beberapa lembaga survei, tampak kepuasan publik menurun drastis. Kondisi ini diakibatkan adanya ketidakpuasan publik karena Jokowi tidak bisa menyusun pemerintahannya sesuai dengan jargon politiknya pada saat kampanye.

Tiga jargon politik Jokowi itu misalnya, revolusi mental, tol laut dan poros maritim. Namun, menurut pengamat politik Ari Nurcahyo, Jokowi tidak bisa memilih menterinya yang dapat merepresentasikan jargonnya itu.

"Misalnya, Kemenko Maritim memang ada, tetapi bagaimana merealisasikan jargon politiknya," kata Ari dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 25 April 2015.

Ari mengakui model blusukan Jokowi kini ditiru oleh para menterinya. Tapi pola blusukan ini dikritik oleh masyarakat. Sebab mereka hanya melakukan pencitraan ketimbang kerja nyata.

"Blusukan dalam konteks penyamaran boleh, supaya benar-benar tahu keadaan di bawah. Tetapi kalau undang wartawan itu pencitraan," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, menteri-menteri Jokowi ini bisa dikategorikan sebagai menteri kualitas III apabila dibandingkan dengan menteri Soeharto, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Bahkan, menurutnya, para menteri era Megawati Soekarnoputri masih ada beberapa orang yang bisa diandalkan misalnya Jusuf Kalla, SBY sebagai Menkopolhukam dan Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia. Sementara, menteri Jokowi kebanyakan tidak bisa melaksanakan kebijakan.

Untuk itu, lanjut Ari, ada beberapa menteri yang dia rekomendasikan untuk dicopot. Mereka yakni, Menkopolhukam Tedjo Edhie P, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.

Kemudian, Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek M Nasir dan Menteri Bappenas Andrinof Chaniago.

"Posisi ini yang mendapat sorotan publik, dan kalau harus reshuffle kabinet, menjadi pertimbangan Presiden," ujar Ari. (viva)