Kuansing Miliki Desa Responsif Gender di Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil

INHILKLIK.COM KUANSING - United Nations Development Programme (UNDP) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang didanai oleh Global Environment Facility (GEF), bekerjasama untuk mengatasi masalah Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Indonesia melalui pelaksanaan Proyek Global Opportunities for LongTerm Development of Artisanal SmallScale Gold Mining Sector – Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia’s Artisanal and Small-Scale Gold Mining atau disingkat GOLD-ISMIA. 

Dari seluruh Indonesia terdapat 6 Kabupaten sebagai lokasi proyek, yaitu: (1) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo; (2) Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; (3) Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta; (4) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; (5) Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan (6) Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

PESK merupakan salah satu sumber emisi merkuri terbesar di dunia. Namun juga menjadi sumber pekerjaan bagi hampir 200,000 pekerja penambang. Melalui GOLD-ISMIA yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan pelepasan merkuri dari sektor PESK di Indonesia setidaknya sebanyak 15 metrik ton, diharapkan dapat mewujudkan target Indonesia dalam menghapuskan 100% merkuri di sektor PESK pada tahun 2025.  

Menurut Drs. Rustam, selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Proyek GOLD-ISMIAadalah memfasilitasi aktivitas PESK agar menjadi legal melalui pembentukan koperasi tambang yang diinisiasi oleh GOLD-ISMIA dengan membantu penerbitan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) serta WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat). Selain itu, mengingat peran serta perempuan disektor PESK cukup besar, yaitu lebih dari 20%, sehingga Kuansing dipercaya untuk menjadi Model Desa Responsif Gender sektor PESK satu-satunya di Indonesia.

Desa Responsif Gender adalah desa yang menerapkan pendekatan pengarusutamaan gender melalui pemerintahan desa dengan memperhatikan kebutuhan, perspektif dan representasi yang berbeda dari semua pihak, kelompok laki-laki, perempuan, pemuda, difabel, lansia, anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Dalam kaitannya di sektor PESK, pemangku kepentingan ditingkat desa perlu membuat peraturan, dan program dengan aksi yang lebih dari sekadar meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mempromosikan kesetaraan gender.

Selanjutnya, Drs. Muradi, selaku Plt. Kelapa Dinas P2KBP3A menambahkan, Pemkab Kuansing menyambut baik kepercayaan dari proyek GOLD-ISMIA yang bekerja sama dengan KemenPPPA melalui penerbitan SK Bupati Kuantan Singingi nomor 48 tahun 2021 tentang penunjukan Desa Logas dan Desa Logas Hilir sebagai Model Desa Responsif Gender sektor PESK. Selain itu, saat ini sudah terbentuk Koperasi Tambang Wanita Amanah Duo Tompat binaan GOLD-ISMIA.

Tanggal 7 April 2021 bertempat di Hotel Angela Taluk Kuantan, Seluruh Stakeholder terdiri dari Pemerintah Lintas Sektor, Tokoh Adat dan Akademisi bersama-sama sepakat untuk membentuk Tim Koordinasi Desa Responsif Gender sektor PESK. Tim ini akan bertugas berkoordinasi lintas pihak untuk mensukseskan Desa Responsif Gender sektor PESK dan bertanggungjawab kepada Bupati Kuantan Singingi selaku Kepala Daerah. Selanjutnya Tim ini akan dilegalkan melalui SK Bupati. 

Penutup kegiatan, Sayid Muhadhar, Sekretaris Direktorat Jendral PSLB3 KLHK sekaligus Plt. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (PB3), mengaharapkan tim koordinasi desa responsif gender sektor PESK dapat berperan serta aktif dalam mensukseskan proyek GOLD-ISMIA dan penghapusan merkuri di Sektor PESK. (rls)