Belum Disetujui Mendagri, Plt Gubri Tunda Mutasi Besar-besaran

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tjahyo Kumolo belum juga keluarkan izin mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Riau. Akibatnya, rencana mutasi besar-besaran yang dijadwalkan sudah berjalan sebelum akhir tahun pun gagal digelar.  Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengaku pasca dikirimnya surat permohonan izin mutasi ke Mendagri pada 22 Desember lalu sampai hari ini belum dikeluarkan. "Belum ada lagi dikeluarkan Mendagri," kata Plt Gubri, Kamis (1/1/15). Menurut Andi begitu biasa disapa, sebelum izin dikeluarkan maka dirinya tidak bisa melakukan mutasi pejabat. Pasalnya sebagai pelaksana tugas, dirinya tidak memiliki kewenangan, kecuali jika ada ada izin dari Mendagri.  "Kita masih menunggu, inikan sesuai dengan kewenangan," ungkap Andi.  Terkait dengan mutasi pejabat di lingkungan Pemprov, sebelumnya mantan anggota DPR RI ini juga pernah berjanji tidak akan ada permainan uang dalam penempatan pejabat pada mutasi yang dilakukannya dalam waktu dekat. Bahkan menurutnya, penempatan pejabat yang dilakukanya nanti akan dilakukan secara adil sesuai dengan kemampuan pejabat tersebut. "Saya akan tempatkan secara adil, sesuai dengan kemampuannya dimana," ungkapnya. Namun begitu, Andi berharap kepada seluruh pejabat tidak khawatir dan tetap bekerja seperti biasa. Karena menurutnya, mutasi dalam pemerintahan adalah persoalan biasa. Ada pun saat ini sejumlah nama, disebut-sebut bakal menduduki posisi baru pada SOTK baru yang akan dilaksanakan sebelum akhir bulan ini. Diantaranya Kepala Dinas Bina Marga yang saat ini masih dijabat Safril Buchari akan digantikan Ahmad Ismail, yang nota bene mantan Kabid Bina Marga Dinas PU. Kemudian Sekretaris DPRD yang saat ini dijabat Zulkarnaen Kadir akan digeser sebagai Kadisnaker. Sementara pengganti Zulkarnaen sendiri dikabarkan sudah dipersiapkan tiga nama yakni Genta dari Bengkalis, kemudian Chairul Riski serta Said Saqlul. Sementara Ahmad Syah Harofie dikabarkan akan tetap bertahan sebagai Kadiskominfo-PDE.  Selain itu ada juga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yakni Indrawati Nasution yang saat ini menjabat Plt Asisten II Setdaprov. BPKAD sendiri merupakan SOTK baru gabungan antara Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan. (*)
Source: riauterkini.com