PILIHAN
Rasionalisasi Anggaran Dana Desa di Inhil Tetap Jalan Tanpa Pemotongan
INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Akibat krisis keuangan negara, tahun ini Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) selain terkena rasionalisasi 35 persen, pemotongan 10 persen dana DAK juga mengakibatkan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU).
Kebijakan pemerintah pusat yang telah mengurangi dana bagi hasil (DBH) hingga rasionalisasi anggaran, telah membuat sulit pemerintah daerah.
Untungnya, persoalan tersebut tidak berimbas terhadap penundaan atau pemotongan Dana Desa yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).
Seperti penuturan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) H Yulizal, hingga saat ini ia belum mendapatkan informasi resmi bakal dipotong atau ditundanya penyaluran dana desa dari pusat alias masih aman.
"Tahun ini Dana Desa tidak ada pemotongan atau penundaan penyalurannya," tegas Mantan Kabag Keuangan DPRD Inhil ini, melalui sambungan selulernya, Senin (29/8/2016) dilansir gagasanriau.com
Jika terjadi pemotongan atau penundaan oleh kebijakan pemerintah pusat bu yang telah mengurangi dana bagi hasil (DBH) hingga rasionalisasi anggaran tersebut, pasti akan membuat sulit pemerintah daerah. Soalnya, dengan adanya kebijakan tersebut, imbasnya Pemerintah Daerah Inhil akan terkendala dan tidak dapat menggenjot pembangunan yang telah direncanakan.
Begitu juga dengan penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Jika ini juga terjadi pada Dana Desa tentu sangat berimbas kepada pembangunan desa. (mic)
Kebijakan pemerintah pusat yang telah mengurangi dana bagi hasil (DBH) hingga rasionalisasi anggaran, telah membuat sulit pemerintah daerah.
Untungnya, persoalan tersebut tidak berimbas terhadap penundaan atau pemotongan Dana Desa yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).
Seperti penuturan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) H Yulizal, hingga saat ini ia belum mendapatkan informasi resmi bakal dipotong atau ditundanya penyaluran dana desa dari pusat alias masih aman.
"Tahun ini Dana Desa tidak ada pemotongan atau penundaan penyalurannya," tegas Mantan Kabag Keuangan DPRD Inhil ini, melalui sambungan selulernya, Senin (29/8/2016) dilansir gagasanriau.com
Jika terjadi pemotongan atau penundaan oleh kebijakan pemerintah pusat bu yang telah mengurangi dana bagi hasil (DBH) hingga rasionalisasi anggaran tersebut, pasti akan membuat sulit pemerintah daerah. Soalnya, dengan adanya kebijakan tersebut, imbasnya Pemerintah Daerah Inhil akan terkendala dan tidak dapat menggenjot pembangunan yang telah direncanakan.
Begitu juga dengan penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Jika ini juga terjadi pada Dana Desa tentu sangat berimbas kepada pembangunan desa. (mic)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Banjir Bandang Tewaskan 60 Orang di Afganistan
INHILKLIK - Banjir bandang akibat hujan musiman di Provinsi Baghlan di Afganistan utara menewaska.
Rahmad Tewas Diterkam Harimau saat Bekerja di Hutan Tanaman Industri
INHILKLIK - Konflik antara manusia dengan satwa kembali terjadi. Kali.
Polisi Buru Mobil Ugal-ugalan di Jalan Sudirman
INHILKLIK - Terekam video yang memperlihatkan sebuah mobil Toyota Rush melaju dengan kecepatan ti.
Warga Kampar Resah, Gajah Liar Rusak Kebun dan Masuk Perkampungan
INHILKLIK - Warga Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar resah. Sebab, sudah dua pek.
Menteri PANRB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Juni
INHILKLIK - Pemerintah segera memulai tahapan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), baik un.
Rela Terabas Lumpur, Secarik Kisah Polri Wujudkan Pemilu Damai 2024 di Pinggiran Kota Seribu Parit
INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Polsek Tembilahan Hulu merupakan salah satu dari 20 .
TULIS KOMENTAR +INDEKS