Banyak Orang Kaya di Inhil Tapi Mengaku Miskin

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Dinas Sosial (Dinsos) Inhil tidak memungkiri jika masih banyak kesalahan data Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) Badan Penyelenggaraan Jasa Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepala Dinsos Inhil Hj. Nurlia mengatakan, masih banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, di data Dinsos sendiri masih banyak juga orang kaya yang mengaku miskin.

“Ini kan hak orang miskin, kenapa harus mengaku orang tidak mampu. Kedepan ini yang tidak kita inginkan, harapan kita kedepan nanti nya betul-betul terlayani lah masyarakat miskin kita," ungkapnya di Tembilahan, Selasa (7/2).

Untuk itu, menurutnya lagi, memang sangat penting dilakukannya validasi kembali data, mengingat banyaknya data masyarakat miskin yang sudah tidak valid lagi.

“Hal ini menjadi skala prioritas Dinsos dan ini juga sesuai dengan Schedule yang baru dan sedang disusun,” ucapnya.

Lebih lanjut menurutnya, validasi ini merupakan upaya Dinsos Inhil untuk membantu masyarakat miskin dengan benar – benar menghimpun fakir miskin. Dengan begitu, kedepannya apapun bentuk program yang berkenaan dengan fakir miskin diharapkan betul-betul tepat sasaran.

“Harapan kita setelah adanya nanti validasi data, masyarakat miskin yang ada di inhil bisa benar-benar valid,” harapnya.

Pasca hearing Dinsos Inhil bersama Komisi IV DPRD Inhil dan instansi terkait lainnya yang membahas validasi data tersebut beberapa waktu lalu, Dinsos Inhil akan membentuk tim validasi ini dalam waktu dekat.

Dilapangan nantinya akan melibatkan Tenaga Kerja Suka Rela Kecamatan (TKSK), Camat, kepala desa hingga RT/RW, sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar valid.

Bila data masyarakat miskin valid, kedepaan bantuan untuk masyarakat miskin bisa tepat sasaran sesuai dengan By name , by address,” harapnya lagi.

Sebelumnya DPRD Inhil mempertanyakan kerancuan data yang menyebutkan 300.000 jiwa penduduk Inhil yang menerima BPJS KIS – PBI dengan rincian 171.222 ditanggung APBN dan 127.159 yang ditanggung melalui sistem sharing 50 antara APBD Kabupaten dan 50 persen Provinsi.(*)

Sumber: http://pekanbaru.tribunnews.com