Dewan Pers : Soal Verifikasi, Humas Banyak Percaya Hoax
INHILKLIK.COM, JAKARTA - Humas Pemerintah Daerah dan Diskominfo jangan percaya hoax soal verifikasi. Terutama soal kerjasama dengan pemuatan advertorial, iklan atau sejenis kerja sama lainnya dengan media di daerah.
"Saya ingin menegaskan, verifikasi bukan harga mati untuk kerja sama bisnis Pemerintah-Media. Dewan pers tidak pernah mensyaratkan itu,'' kata Ratna Komala, anggota Dewan Pers kepada pimpinan SPS daerah saat Bimbingan Teknis Verifikasi Media bagi Sps yang dilaksanakan di jakarta, jumat (24/2/2017).
Disebutkan nya, semangat verifikasi yang dilaungkan dewan pers adalah untuk meningkatkan profesionalitas media dan wartawannya.
Tahun ini adalah untuk pertama kalinya diadakan verifikasi media sejak dicanangkan pada piagam palrmbang, tahun 2010 silam. Tapi menurutnya, di awal gong verifikasi masih banyak kendala di lapangan, termasuk kurangnya tenaga verifikator di dewan pers.
Karena itu pula, khusus untuk media cetak telah dibuat keputusan bahwa verifikasi akan dilakukan Sps. Lebih jauh, bagi media cetaj lokal nantinya akan diverifikasi oleh Sps cabang di daerah.
''Jadi kalau ada efek atas kebijakan ini, terutama kebijakan pemerintah supaya media yang akan bekerja sama adalah yang terverifikasi, maka kami tegaskan jangan sampai hal seperti itu terjadi. Lagi pula dari puluhan ribu media di indonesia, yg terverifikasi baru 74 media. Jadi mau dikemanakan media lainnya,'' kata ratna.
Disebutkan ratna, soal verifikasi ini memang banyak blundernya, terutama soal berita hoax yang mengatakan bahwa dewan pers meminta pemerintah hanya bekerja dengan media terverifikasi. Bagi yang tidak terverifikasi jangan bekerja sama.
''Berita seperti ini adalah hoax,'' kata ratna lagi.
Untuk Riau, Sps cabang Riau berencana akan mengundang gubernur, seluruh humas dan diskominfo, untuk menyampaikan duduk persoalan ini.
''Kami melihat di lapangan ada keresahan pemilik media dan wartawan karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan media yang akan diajak bekerja sama hanya yang terverifikasi. Padahal kenyataannya tidak boleh seperti itu,'' kata Ketua SPS Cabang Riau H Zulmansyah Sekedang.
Acara yang dibungkus ke dalam workshop SPS Cabang Riau bersama Humas dan Diskominfo ini menurut rencana akan diadakan pada kamis, 2 Maret 2017.
''Selain pematerinya Dewan Pers dan SPS Pusat, kita juga mengundang gubernur Riau,'' kata Zulmansyah.
Konsumsi Rumah Tangga Jadi Tumpuan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2024
INHILKLIK - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% secara y.
Loyo, Rupiah Dibuka Melemah ke Level Rp16.068 Per Dolar AS
INHILKLIK - Nilai tukar rupiah di pasar spot tertekan di awal perdagangan hari ini. Selasa (7/5/2.
Jokowi: Rencana Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Harus Sejalan
INHILKLIK - Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Renc.
Kemenag Ingatkan Jangan Tertipu Tawaran Berhaji Pakai Visa Non Haji
INHILKLIK - Kuota haji Indonesia terpenuhi setelah tahap pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (.
Jajaki Kerjasama, Mendagri Minta PWI Ikut Sosialisasikan Pilkada Damai
Jakarta - Pengurus PWI Pusat beraudensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Kamis (2/.
Jadi Pengawal Budaya, SMSI Diminta Jaga Bahasa Indonesia
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo berharap agar S.