DPRD Minta Pengisi Jabatan OPD Pemprov Riau Dirombak Ulang

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau dari Fraksi Hanura, Suhardiman Amby meminta adanya rekonstruksi total atau perombakan struktur secara menyeluruh penempatan Aparatur Sipil Negara yang mengisi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah provinsi setempat.

"Kami dari Fraksi Hanura berharap ada kemauaun Pemerintah Daerah untuk melakukan rekonstruksi yang sudah keliru pada periode (pengisian OPD) terdahulu. Kita nilai banyak penempatan yang salah orang, tidak sesuai dengan kompetensinya, contoh sarjana kehutanan membidangi Bapeda, atau sarjana farmasi membidangi kehutanan," kata Suhardiman Amby di Ruanganya, Pekanbaru, Senin.

Kekeliruan pemetaan OPD yang terjadi beberapa waktu lalu, dinilai Suhardiman, telah memperlambat jalannya program-program APBD, pasalnya ASN yang ditempatkan tidak begitu memahami bidang pekerjaannya.

"Jadi setelah proses asesmen itu, kita lihat program APBDnya tidak jalan, padahal sudah bulan enam loh. Karena banyak yang kurang paham bidang pekerjaannya, alhasil, buang-buang anggaran lagi untuk pelatihan, pendidikan, atau apalah namanya itu," tegasnya.

Pria yang akrab dipanggil Datuk juga mengatakan, anggaran pemetaan dari APBD dialokasikan cukup besar senilai Rp7 miliar terbuang mubazir,  jika melihat hasil kinerja OPD sejauh ini.

"Mubazir kan, beberapa anggaran yang terbuang, kalau dibangun jalan sudah berapa kilometer itu. Ini sangat kita sayangkan," kata Datuk.

Untuk itu, Fraksi Hanura meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah, Badan perjakat, seta Panitia pemetaan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terkait pemetaan ASN, jika bisa Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman merombak ulang seluruh struktur jajarannya.

"Kita ingin Pemda menggesa itu, saya dengar Pak Gubernur mau merombak total pada bulan ini. Itu baru mantap," sebutnya.

"Diperhatikan betul, harus linear antara ilmu yang dimiliki dengan penempatan bidang kerja," sambung Suhardiman memberi masukan.

Seperti diketahui pada Januari 2017 lalu, Pemprov Riau melakukan perombakan OPD, sembilan diantaranya masih dipimpin oleh Pelaksana tugas. OPD-OPD ini dinilai DPRD Provinsi Riau belum bekerja secara maksimal dalam menjalankan program APBD. (ant)