Selain Listrik Padam, Inilah Alasan Warga Mengamuk di PLN Ujung Batu

INHILKLIK.COM, ROHUL - AMUK massa di kantor PLN Ujungbatu yang disebabkan adanya pemadaman aliran listrik saat berbuka puasa mendapat perhatian serius dari DPRD Riau. Anggota Komisi D DPRD Riau, Abdul Wahid menyatakan kekecewaannya kepada PLN yang tidak pernah beres memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

‘’Kita tidak tahu juga sistem manajemen PLN seperti apa. Setiap tahun menurut saya pelayanannya tidak pernah baik. Tidak prima,’’ ujar Ketua DPW PKB Riau ini, Senin (29/5).

Menurut Wahid, PLN selalu menaikkan tarif biaya beban, tapi tidak diiringi dengan pelayanan yang baik. Seharusnya PLN berkaca pada pelayanan di luar negeri yang ketika biaya beban dinaikkan pasti pelayanan semakin baik, bukan sebaliknya.

‘’Sekarang ini terjadi pelayanan yang sangat tidak baik. Semisal pemadaman tanpa pemberitahuan seperti yang terjadi di Ujungbatu. Selain itu, hilangnya subsidi dan tarif yang selalu naik membuat masyarakat resah,’’ ucap Wahid.
 
Perlu UU Baru

Anggota DPRD yang digadang-gadangkan maju pada pemilihan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) periode 2018-2023 ini mengatakan, PLN merupakan satu satunya perusahaan negara yang diberi tugas untuk melakukan penerangan. Kalaupun ada swasta tapi itu sifatnya join.

‘’Menurut saya PLN ini harus dibuat Undang-undang (UU) baru supaya kompetitif terhadap pelayanan masyarakat. Saya rasa masyarakat bayar mahal jika tidak ada gangguan ya no problem, tapi hari ini mereka ingin beribadah terganggu, apalagi saat jam-jam penting, terutama sahur dan berbuka puasa, tidak mungkin orang pakai lampu teplok lagi,’’ tegasnya.

Baca Juga : Listrik Padam, Ratusan Warga Ujungbatu Rohul Rusak Kantor PLN

Lebih lanjut, Wahid mengatakan terjadinya demo dan perusakan fasilitas dari masyarakat tersebut timbul dari psikologi yang mulai tidak senang akan hal ini. Ia meminta PLN untuk mengevaluasi dan belajar dari kesalahan kesalahan tersebut.

‘’Permasalahan ini berasal dari manajemen yang sangat lemah,  dan kita tegas meminta harus ada reward dan punishment agar hal tersebut tidak terulang lagi,’’ beber Wahid.

Massa Segel Kantor PLN Ujungbatu

Sebelumnnya, Ahad (28/5) malam, atusan massa yang tergabung dalam konsumen PLN malam melakukan menyegelan terhadap Kantor PLN Ujungbatu, Rayon Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu. Penyegelan itu dilakukan warga akibat adanya pemadaman listrik saat waktu berbuka puasa.

Padahal, sebelumnya, pihak PLN menjamin tidak akan ada pemadaman aliran listrik selama bulan Ramadan.

Pantauan Pekanbaru Pos di lapangan, massa mulai berkumpul di halaman kantor PLN sekitar pukul 19.30 WIB. Terlihat puluhan personel Polsek Ujungbatu mengamankan kantor PLN dari amukan massa.

Massa yang terus berdatangan semakin tak terkendali dan meluapkan kemarahannya dengan melempari kaca kantor serta menyegel pintu Kantor PLN Ujungbatu.

Plt Camat Ujungbatu, Fisman Hendri SHut sempat melakukan mediasi antara Kepala Kantor PLN Ujungbatu, Taslim dan puluhan perwakilan massa. Namun mediasi tersebut berjalan alot, karena pihak PLN Ujungbatu tidak dapat memutuskan tuntuntan dari massa.

Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 21.00 WIB, setelah Plt Camat Ujungbatu, Fisman Hendri menyampaikan, persoalan tersebut akan dimediasi ditingkat kabupaten.

‘’Kami mengharapkan agar tidak lagi terjadi pemadaman listrik di waktu masyarakat berbuka puasa. Untuk Kecamatan Ujungbatu kami sudah upayakan listrik kembali normal. Karena persoalan ini terjadi di beberapa kecamatan, mediasi akan langsung dilakukan pak bupati dan PLN Rayon Pasir Pengaraian,’’ tegasnya.

Salah seorang perwakilan massa, Muhammad Fadly meminta, PLN Rayon Pasir Pengaraian agar dapat memperbaiki pelayanan kepada konsumen. Karena dari dua kali kejadian, pihak PLN tidak pernah berada di kantor.

‘’Kami sangat kecewa dengan pelayanan PLN di Rohul ini, sudahlah tarif naik 100 persen, konsumen yang telat membayar rekening tidak ada toleransi, langsung dilakukan pemutusan meteran listrik,’’ ungkapnya.

Agar hal itu tidak terulang lagi, Fadly meminta agar pihak PLN membuat fakta integritas. “Ini merupakan hak dan kewajiban konsumen. Bulan ini kami minta pemakaian listrik untuk masyarakat digratiskan, hal ini dituangkan dalam fakta integritas tersebut. Jangan hanya kesalahan konsumen saja yang dilihat, kesalahan pihak PLN disembunyikan,’’ tuturnya. (ppg/rpz)