Ini Harapan Kapolda Setelah MoU Dengan Pemprov Riau Pada Penerimaan Polri Tahun Depan

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Menjelang penerimaan calon anggota Polri baru 2018 mendatang, Polda Riau teken kerja sama atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Penandatanganan MoU itu diadakan di gedung Serindit rumah dinas Gubernur Riau, oleh Kapolda Riau, Brigjen Pol Nandang dan Gubri, Arsyad Juliandi Rachman, Rabu (27/9) pagi.

Kapolda Riau, Nandang dalam sambutannya menyampaikan, Polda Riau ingin memiliki calon yang siap mengikuti tes.

"Kita harapkan dinas pendidikan membimbing dan dinas kesehatan mengarahkan," kata Nandang.

Selama ini, kata dia, rekrutmen polri dari Bintara, Tamtama hingga Perwira yang mengikuti tes merupakan inisiatif masing-masing.

Bahkan cukup banyak peserta dengan berbagai kekurangannya tidak dipersiapkan dari awal berdasarkan pengalaman penerimaan yang lalu.

"Oleh karena itu, pada masa yang akan datang kebijakan Markas Besar Polri memerintahkan polda bersinergi dalam menyiapkan calon peserta," ungkapnya.

Sehingga, sambung dia, sejak awal sudah diketahui kekurangannya dan selagi masih bisa dirawat, bisa dibantu.

Nandang menceritakan, sewaktu di Sulawesi Barat (Sulbar), sudah sekian peserta yang lolos tes.

Calon mendaftar sebelum ujian nasional (UN). Begitu lulus UN, nilainya di bawah standar seperti di akpol yang punya standar khusus.

"Maka jangan sampai hal ini terjadi lagi, khususnya di Riau," harap Nandang.

Kerjasama ini, ditambahkannya juga berkaitan dengan kesetaraan dan kesamaan hak antara kabupaten dan kora yang ada di Riau. Menurutnya kualitas pendidikan banyak yang tidak sama seperti banyak yang lulus dari ibukota provinsi.

Hal itu karena yang dari berbagai kabupaten banyak yang tak memenuhi syarat.

"Dengan nota kesepahaman ini diharapkan yang lulus tidak didominasi dari Pekanbaru saja," tambahnya.

Berdasarkan pengalaman juga, banyak polisi yang berasal dari penerimaan Kota Pekanbaru ditempatkan di kabupaten-kabupaten di Riau.

Karena bukan penduduk asli, setelah ditempatkan banyak yang minta pindah dengan modus menjaga orangtua.

Akan tetapi pemerataan itu juga tidak mengenyampingkan prestasi dan minat dari calon itu sendiri.

"Meski begitu, dengan nota kesepahaman ini bisa dipersiapkan regenerasi polri yang matang," harap Nandang lagi.

Kemudian Gubernur Riau dalam arahannya mengaku sangat menyambut baik dengan adanya kegiatan MoU ini.

"Ini sangat bagus dalam pembinaan putra putri Provinsi Riau yang berprestasi yang akan mengikuti penerimaan sebagai calon anggota Polri," kata Andi Rachman.

Sementara itu, dalam penandatanganan nota kesepahaman ini, turut dihadiri jajaran pejabat utama Polda Riau, seperti salah satunya Wakapolda Riau, Brigjen Pol Ermi Widyatno dan yang lainnya.

Selain itu juga diikuti oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah, Drs Gatot Darmasto, MBA, Direktur Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan KPK, Wawan Mardianan, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Drs, Lukman Nul Hakim MSi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Didik Sadikin AK Msi, para bupati dan walikota, Kapolres dan Bhabinkamtibmas se Riau. (rpz)