Pasca Keluar PP No 18 Tahun 2017, Apa Kabar Mobil Dinas Para Anggota DPRD Inhil?
INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, model tunjangan transportasi anggota berubah, jika sebelumnya berupa mobil dinas, digantikan tunjangan transportasi dalam bentuk dana tunai.
Anggota Komisi III DPRD Inhil Edy Harianto Sindrang mengatakan, mobil dinas yang ada, selain pimpinan DPRD sudah dikembalikan ke Pemkab Inhil melalui BPKAD karena anggota Dewan akan mendapatkan uang transportasi, yang disampaikan disela-sela kegiatannya di DPRD Inhil
"Jadi anggota Dewan sesuai PP itu kan tidak boleh dapat kendaraan dinas, hanya pimpinan saja yang boleh. Anggota Dewan jangan sampai menyalahi aturan, kami harus kembalikan itu," ungkap Edy Sindrang kepada awak media, Kamis (23/11/2017)
Edy yang juga ketua Fraksi Partai Golkar Inhil menyampaikan, anggaran tunjangan itu sudah final dibayarkan melalui APBD-P Inhil 2017. Mobil dinas anggota Dewan yang diserahkan itu merupakan barang yang masih layak dan belum bisa dilelang, sebab mobil mobil tersebut belum ada yang 5 tahun.
Selanjutnya ia juga mengatakan, agar pihak pengelola aset Pemkab Inhil untuk memperhatikan nasib mobil-mobil itu setelah dikembalikan. Saat ini, saya lihat mobil mobil itu diparkirkan sudah hampir 2 bulan, apa nanti tidak akan menimbulkan beban, sebab baterai bisa rusak, oli mesin akan kental, jangan disia-siakanlah, ini kan aset daerah
"Itu kan kendaraan yang bagus, kalau lelang dasarnya apa? Kalau ditarik, terus dibiyarkan, untuk apa? Ini harus cepat diurus atau mau diserahkan kepada siapa?," tukasnya
Sementara itu, menurut Kepala BPAD Inhil Mizwar Efendi menjawab, pihaknya sudah memikirkan hal tersebut. Mobil-mobil dinas bekas anggota Dewan nanti bisa digunakan oleh SKPD yang membutuhkan.
"Hanya saja, sampai saat ini, mobil itu dikembalikan belum ada serah terima dari sekretaris dewan kepada Pemkab Inhil secara resmi, sehingga kami belum bisa mengelola mobil mobil itu, bukan dibiarkan, kami tidak ingin ada masalah dikemudian hari," ucap mizwar. (adv)
Edy Sindrang Menduga Penutupan SPBB Apung Parit 13 Tembilahan Sarat Kepentingan Bisnis
TEMBILAHAN - Akibat ditutupnya SPBB apung milik salah seorang pengusaha ternama di Inhil, akhirny.
GMNI Minta DPRD Inhil Bentuk Pansus Terkait Kelangkaan BBM dan Mafia Migas
TEMBILAHAN - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Indragiri Hilir (Inhil) meminta D.
Muhammad Nasir Perjuangkan Listrik di Concong Menyala Siang Malam
INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir melakukan kunjungan kerja ke.
Abdul Wahid Sambangi Ponpes Darul Rahman Tembilahan
INHILKLIK.COM - Anggota DPR RI Fraksi PKB, Abdul Wahid menyambangi Pondok pesantren (Ponpes) Daru.
Anggota DPRD dari PKB Harus Jadi Pelopor Perekonomian Masyarakat Inhil Melalui Pengembangan UMKM
INHILKLIK.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB.
Aswan Akan Anggarkan Untuk Rehap Pustu Desa Sungai Buluh
Kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu)yang terletak di Pelosok Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kuala Ind.