Ini 10 Rumah Sakit di Riau yang Belum Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Menanggapi tuntutan warga Desa Seluti yang menuntut ganti rugi 1 Miliyar akibat limbah lantung di tanah warga desa Seluti Assistant Manager Legal & Relation Pertamina EP Lirik Field, Fikri Fardhian angkat bicara.

Fikri, membenarkan bahwa Manajaman PT Pertamina EP Asset  1 Lirik Field menerima tuntutan ganti rugi dari Warga Seluti.

"Terkait tuntutan dimaksud memang dituliskan di surat Kepala Desa Seluti, namun tidak disertai rincian yg mendasarinya serta bukti kepemilikan lahan dari warga dimaksud," jawab Fikri, Selasa 9 April 2019

Baca : Korban Limbah, Warga Seluti Tuntut Pertamina Lirik 1 Miliyar

Bahkan menurut Fikri, dari 7 orang nama warga Seluti  menuntut ganti rugi ke Pertamina atas dampak pencemaran lingkungan limbah B3, setelah observasi bersama aparat Desa dan warga maupun penuntut ganti rugi hanya menunjukkan 4 lokasi dimana limbah  Latung hanya ditemukan di 2 titik di Dusun II Seluti.

"Hal ini bisa dikonfirmasi ke perwakilan unsur Muspika yang turut hadir survey," sambung Fikri.

Anehnya, kata Fikri lagi, niat baik  Pertamina melakukan pembersihan limbah Lantung dilokasi justru dilarang.

"Kami sudah sempat melakukan pembersihan namun dihentikan oleh Kepala Dusun," papar Fikri.

Sebelumnya warga Dusun II, RT II RW II Desa Seluti yang mengaku nama Pondok (55) mengklaim  hampir 1/4 hektar lahan perkebunan karet miliknya tidak bisa lagi di deres akibat limbah  Latung yang sudah lama mengendap di sepanjang parit hingga perkebunan warga.

Selain lahan miliknya, diperkirakan dua hektar lahan warga yang diduga tercemar limbah milik Pertamina EP Asset 1 Lirik Field  sejak dua tahun terakhir.

Dikatakan, akibat limbah Lantung, perkebunan karet miliknya tidak lagi produktif. Sebab limbah cair berawarna hitam pekat milik Pertamina tersebut membawa bau  menyengat dan pada akhirnya mengering kehitaman dan oleh warga menyebutnya limbah "Lantung". Papar Pondok.

Kuat dugaan limbah latung tersebut  limbah bekas pengolahan yang berasal dari Power Plant milik PT Pertamina EP Asset 1 Lirik Field.

Sedangkan Kepala Desa (Kades) Seluti, Jailis, membenarkan limbah latun milik PT Pertamina  itu sudah sering dibersihkan warga maupun oleh pihak Pertamina.

"Saya tidak tahu sejak kapan limbah itu ada. Tapi yang pasti akibat limbah tersebut sudah jadi polemik warga," singkat Kades.

Menanggapi pencemaran lingkungan akibat limbah Latung milik PT Pertamina EP Asset 1 Lirik Field, Gakkum DLHK Riau membantah telah melakukan penyelidikan dan uji sampel.

"Jangankan membawa sampel untuk diuji ke labor untuk penyelidikan ke lapangan saja tidak pernah," tepis Agus Suryoko via seluler, Minggu (31/3/2019).

Dengan demikian Gakkum DLHK Pemprov Riau berharap jikalau ada temuan  dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi baiknya dilaporkan ke isntansi terkait, tidDinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat hingga kini masih ada 10 Rumah Sakit (RS) di Riau belum menjalin hubungan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir menyebut, dari 10 RS yang belum menjalin kerja sama dengan BPJS terbagi dalam 2 bagian, 5 rumah sakit milik pemerintah dan 5 rumah sakit milik swasta.

Diantara 5 rumah sakit pemerintah yang belum bekerja sama dengan BPJS adalah; Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Madani. "Rumah sakit ini milik Pemko Pekanbaru di Panam, memang belum bisa melayani pasien BPJS untuk saat ini," kata Mimi.

Selanjutnya, sebut Mimi, RS pemerintah lain yang belum menjalin kerja sama dengan BPJS yakni; RSUD Tualang Perawang, RSUD Bhayangkara Dumai, RS Unri, RS Pertamina Dumai.

Sedangkan 5 RS swasta di Riau yang belum menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan yakni; Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Andini, RS Santa Maria, RS AAD, RS Budi Mulia dan RS Chevron Duri

"Memang yang sudah bekerja sama lebih banyak, namun tetap saja masih ada RS pemerintah maupun swasta yang sampai sekarang belum bergabung dengan BPJS. Jumlahnya 10 atau sekitar 14 persen dari total sekitar 70 RS di Riau," tuturnya.k terkecuali PT Pertamina di Inhu.

"Ada baiknya Masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo (Seluti) melaporkannya ke DLHK Riau di Pekanbaru," jawab Gakkum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Riau, saran, Agus.Sebab melalui pengaduan, maka penegakan hukum (Gakkum) DLHK Pemprov Riau akan meneruskan aduan warga ke Direktorat jenderal penegakan hukum lingkungan hidup (Ditjen PHLHK) di Jakarta.