LAMR Berterima Kasih, Presiden Kembalikan Tanah Ulayat
INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Datuk Seri Syahril Abu Bakar, mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Datuk Setia Amanah Negara Joko Widodo yang sudah memutuskan lahan perkebunan sawit PTPN 5 seluas 2.800 hektar dikembalikan kepada masyarakat adat Sinamanenek, Kabupaten Kampar.
"Dikembalikannya lahan tersebut, menyebabkan rasa keadilan dan kepastian hukum menjadi jelas. Sebab, sejak lebih kurang 15 tahun lalu, masalah lahan adat Sinamanenek yang dikuasai BUMN tersebut, selalu menjadi persoalan ekonomi dan moral bagi masyarakat setempat. Hasilnya pun entah dibawa ke mana, tak dirasakan masyarakat setempat," ungkap Datuk Seri Syahril.
Disebutkannya, perjuangan terhadap lahan yang direbut perusahaan milik negara itu, dibisikkan Datuk Seri Syahril ketika Jokowi menerima gelar adat Melayu dari LAMR Datuk Setia Amanah Negara pada tanggal 15 Desember 2018 lalu.
Saat itu, cerita Datuk Seri Syahril, hampir dua jam dia berbicara dengan Jokowi membicarakan berbagai masalah di Riau. Ketika pada masalah tanah adat Sinamanenek yang dikuasai PTPN 5, Jokowi langsung bilang ini masalah gampang.
"Kalau di bawah penguasaan BUMN gampang kita selesaikan karena di bawah kita langsung," kata Datuk Seri Syahril mengulangi ucapan Jokowi ketika itu.
Disebutkannya, pada bulan Januari 2019 lalu dia bersama tokoh masyarakat Sinamanenek yang dipimpin KH Alwi Lc, menindaklanjuti janji Presiden Jokowi itu ke Jakarta. Rombongan diterima Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Moeldoko, S.IP.
"Alhamdulillah, atas perjuangan semua pihak 2.800 haktare lahan sawit yang selama ini dikuasai PTPN 5 sudah diputuskan presiden untuk diserahkan kepada masyarakat adat Sinamanenek," ucapnya.
Kabar penyerahan lahan PTPN 5 yang ternyata di luar izin itu, diungkapkan Presiden Jokowi dalam rapat dengan sejumlah menteri, di Jakarta, Jumat. Rapat tersebut juga dihadiri Gubernur Riau Syamsuar.
Datuk Seri Syahril juga menyebutkan, selain masalah tanah yang disampaikan kepada presiden dan kini sudah direalisasi, masih ada persoalan krusial lainnya yang patut menjadi perhatian semua pihak. Yakni, masalah Dana Bagi Hasil (DBH) dari kelapa sawit.
"Masalah ini sudah kita bicarakan dengan presiden, karena ini berhubungan dengan pihak luar, ketika itu presiden menyebutkan perlu bersabar menyelesaikannya," kata Syahril. (MCR)
Kejagung Tetapkan Eks Kanwil Bea Cukai Riau Jadi Tersangka Kasus Impor Gula
INHILKLIK - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi .
Ada 3.445 Formasi, Hari Ini Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2023 Resmi Dibuka
INHILKLIK - Pemerintah akan membuka pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 mulai 15 Mei 2024. P.
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Tidak Selundupkan Air Zamzam
INHILKLIK - Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan jemaah calon haji agar selalu mematuhi perat.
Jokowi Revisi Perpres Jaminan Kesehatan, 21 Penyakit Ini Tidak Ditanggung BPJS
INHILKLIK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tah.
Rupiah Dibuka Melemah, Dolar AS Perkasa
INHILKLIK - Mata uang rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.095 di hadapan dolar AS pada perdagang.
Konsumsi Rumah Tangga Jadi Tumpuan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2024
INHILKLIK - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% secara y.