PILIHAN
HMI: Jokowi-JK Harus Mundur!
INHILKLIK.COM - Roda pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah bergulir tiga bulan. Selama, tiga bulan memerintah, kinerja Jokowi-JK dinilai telah menyengsarakan rakyat.
Komisi Kajian dan Kebijakan Strategis PB HMI MP, Suparman mengungkapkan, banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jokowi tidak memihak kepada rakyat.
Ia mencontohkan kenaikan BBM yang menyebabkan inflasi, pembagian kartu PSKS yang tidak tepat sasaran sehingga memicu konflik horizontal saat antrian pengambil uang kartu PSKS. "Ini berujung pada meningkatnya kemiskinan," kata Suparman, dalam keterangannya, Jumat (6/2).
Selain itu, kata Suparman, Jokowi juga telah membuat kegaduhan politik dan tidak mampu menyelesaikannya, seperti pada konflik KPK-Polri. "Jokowi membentuk Tim Sembilan tanpa keppres, tanpa legalitas hukum. Akhirnya para tokoh bangsa yang berada di Tim Sembilan dicaci maki,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Suparman juga menyoroti tentang dugaan kecurangan Jokowi-JK saat pilpres. Isu ini beredar lantaran Komjen Budi Gunawan batal dilantik oleh Jokowi. "Isu tentang kecurangan Jokowi-JK dalam pilpres 2014, hanya Komjen Budi Gunawan, Tim Pemenangan Jokowi-JK dan Tuhan yang tahu. Jika isu ini benar, maka Jokowi-JK adalah presiden curang yang melanggar konstitusi NKRI,” ungkapnya.
Sebab itu, Suparman mendesak agar Jokowi-JK mundur dari jabatannya. "HMI MPO menilai NKRI perlu diselamatkan, Jokowi-JK harus mundur dan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia," ucap Suparman. (Rimanews)
Komisi Kajian dan Kebijakan Strategis PB HMI MP, Suparman mengungkapkan, banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jokowi tidak memihak kepada rakyat.
Ia mencontohkan kenaikan BBM yang menyebabkan inflasi, pembagian kartu PSKS yang tidak tepat sasaran sehingga memicu konflik horizontal saat antrian pengambil uang kartu PSKS. "Ini berujung pada meningkatnya kemiskinan," kata Suparman, dalam keterangannya, Jumat (6/2).
Selain itu, kata Suparman, Jokowi juga telah membuat kegaduhan politik dan tidak mampu menyelesaikannya, seperti pada konflik KPK-Polri. "Jokowi membentuk Tim Sembilan tanpa keppres, tanpa legalitas hukum. Akhirnya para tokoh bangsa yang berada di Tim Sembilan dicaci maki,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Suparman juga menyoroti tentang dugaan kecurangan Jokowi-JK saat pilpres. Isu ini beredar lantaran Komjen Budi Gunawan batal dilantik oleh Jokowi. "Isu tentang kecurangan Jokowi-JK dalam pilpres 2014, hanya Komjen Budi Gunawan, Tim Pemenangan Jokowi-JK dan Tuhan yang tahu. Jika isu ini benar, maka Jokowi-JK adalah presiden curang yang melanggar konstitusi NKRI,” ungkapnya.
Sebab itu, Suparman mendesak agar Jokowi-JK mundur dari jabatannya. "HMI MPO menilai NKRI perlu diselamatkan, Jokowi-JK harus mundur dan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia," ucap Suparman. (Rimanews)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Siap Siaga Padamkan Api, Kapolsek Kateman Apresiasi PT Pulau Sambu di Guntung
INDRAGIRI HILIR – Kapolsek Kateman Polres Indragiri Hilir KOMPOL BACHTIAR, S.H., M.H. memberika.
Kontingen KTNA Inhil Ikuti PENAS Petani Nelayan XVII di Gorontalo
Gorontalo – Kontingen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indragiri H.
Kecamatan GAS Catat 131 Ekor Lembu dan 16 Ekor Kambing Kurban pada Idul Adha 1447 H
TELUK PINANG - Pelaksanaan ibadah kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Gaung Anak.
Panen Padi Bersama Masyarakat, Polsek Sungai Batang Komitmen Dukung Pertanian Lokal
Indragiri Hilir,- Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Polsek Sungai Batang, Polres.
Pipa Gas Transgasindo Bocor di Inhil, Jalan Lintas Timur Sumatra Terancam Ditutup Total
Indragiri Hilir — Jalur distribusi pipa gas utama milik PT Transgasindo (PT Perusahaan G.
Buaya Super Jumbo Inhil Mati, Isi Perutnya Bikin Geleng-geleng: Pisau Hingga Karung Goni Ditemukan
TEMBILAHAN - Bangkai buaya besar dari Sungai Undan Kecamatan Reteh Ka.
TULIS KOMENTAR +INDEKS
iKlik Network








